Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Relawan LE: Dana pendidikan, manufer lain kriminalkan Lukas Enembe
  • Rabu, 23 Agustus 2017 — 08:26
  • 820x views

Relawan LE: Dana pendidikan, manufer lain kriminalkan Lukas Enembe

Lukas Enembe dan Klemen Tinal. -IST
Yuliana Lantipo
yuliana_lantipo@tabloidjubi.com
Editor : Admin Jubi

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemanggilan yang dilakukan penyelidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri terhadap Gubernur Papua dinilai sebagai upaya kriminalisasi serta bermuatan politik terhadap Lukas Enembe yang telah mendapat dukungan dari mayoritas partai politik, untuk maju dalam bursa Pilgub 2018 mendatang.

Ketua Tim Relawan LE for Papua, Alberth Wanimbo menyatakan sebanyak 10 dari total 11 parpol di Papua telah memberikan rekomendasi untuk mengusung dan memenangkan Lukas Enembe kembali sebagai Gubernur Papua pada periode keduanya.

"10 partai politik sudah usung Beliau menjadi gubernur di Papua dan ada kemungkinan besar untuk calon tunggal. Saya pikir masalah ini tidak jauh beda dengan kasus Jl Kemiri-Depapre yang lalu karena kita lihat ini menjelang Pilgub, situasi sudah semakin panas, kita lihat kandidat-kandidat lain sudah tidak punya peluang lagi untuk mendapat rekomendasi sehingga mereka berusaha bermanufer di politik. Jadi dengan begini mereka berusaha untuk mejatuhkan Pak Lukas dan mendapat dukungan partai," kata Alberth kepada wartawan di kafe Sund Shine Waena, Jayapura, Selasa (22/8/2017).

Alberth mengatakan meski belum mengetahui pelapornya, pihaknya akan melapor balik dengan pasal pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

"Yang dulu, setelah kantor PU, mereka geledah kantor Gubernur. Jadi ada semacam grand design politik di Papua bahwa ini yang kita lihat, permainan orang-orang yang berkepentingan di Pilgub 2018," ucapnya.

"Saya atas nama ketua tim relawan LE for Papua dan masyarakat Papua, kita minta jangan terjadi seperti di kantor PU. Setelah Pak Lukas digeledah, sampai sekarang belum ada bukti. Itu sudah masuk dalam unsur pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Jadi saya rasa kita juga akan menuntut balik itu kepada pihak KPK masalah kasus itu dan kedua masalah direskrim," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Natalius Pigai, tokoh Papua yang sempat mewarnai bursa survei calon Gubernur Papua, meminta pemeriksaan Bareskrim terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe, hanya penyelidikan yang bersifat biasa untuk menggali keterangan atas apa yang Pigai sebut sebagai 'kesalahan staf yang ada di satuan kerja Pemerintah Provinsi Papua.

“Saya mohon agar dalam proses hukum mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sehingga tidak perlu interpretasi negatif untuk menjatuhkan Lukas Enembe, seorang putra terbaik yang dimiliki bangsa Papua (Melanesia) saat ini,” tegas Pigai yang juga masih menjabat Komisioner Komnas HAM itu kepada Jubi melalui keterangannya, Selasa (22/8/2017).

Namun sebagai pemimpin bangsa Papua, ia menyarankan, Gubernur Papua harus menghormati proses hukum karena 'Kaka Lukas' tidak sendirian, kata dia.

“Kita semua simpati bahkan empati kepada Anda. Kita juga minta agar proses penegakan hukum harus objektif, imparsial, transparan dan professional,” ungkapnya.

Gubernur di Jakarta

Bareskrim Polri sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Papua pada 22 Agustus 2017 sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua tahun anggaran 2016.

Namun, hingga saat ini Bareskrim belum mendapat konfirmasi dari pihak Gubernur Papua Lukas Enembe atau kuasa hukum Lukas terkait ketidakhadiran kliennya.

"Sepertinya tidak datang. Mulai kemarin kami cek di Pemprov, yang bersangkutan tidak ada di kantor. Asistennya tidak tahu apakah beliau di luar negeri atau di dalam negeri," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Erwanto Kurniadi, seperti dilansir dari tirto.id, Selasa sore.

Dalam surat panggilan pemeriksaan, Lukas diminta datang ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Selasa (22/8/2017).

Lukas juga diminta membawa fotokopi skep pengangkatan sesuai jabatan yang diembannya saat ini dan dokumen terkait dana abadi serta pemberian bea siswa kepada mahasiswa Papua.

Penyelidikan kasus ini dimulai sejak 16 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik/73/VIII/2017/Tipidkor.

Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi termasuk Direktur Operasional BPD Papua.

"Benar, sekitar 10 saksi sudah diperiksa termasuk Direktur Operasional BPD Papua," katanya.

Kendati demikian, Gubernur Lukas Enembe, yang dihubungi Jubi Selasa (22/8/2017) pagi, mengaku sudah berada di Jakarta sejak Senin malam untuk memenuhi undangan Bareskrim sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua tahun anggaran 2016. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Keluarga korban penembakan Deiyai kirim surat ke PBB

Selanjutnya

Ibrahim: parpol berperan munculkan calon tunggal kepala daerah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe