Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. KPK minta Inspektorat berperan lebih efektif
  • Rabu, 23 Agustus 2017 — 14:12
  • 377x views

KPK minta Inspektorat berperan lebih efektif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta agar peran Inspektorat di setiap kabupaten/kota di Papua lebih efektif sebagai pengawasan internal di pemerintah daerah masing-masing.
Kantor Inspektorat Jayawijaya - Jubi/Islami
Islami Adisubrata
islami@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Wamena, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta agar peran Inspektorat di setiap kabupaten/kota di Papua lebih efektif sebagai pengawasan internal di pemerintah daerah masing-masing.

“Bicara masalah pengawasan sebenarnya berjenjang, yang paling efektif seharusnya pengawasan dari Inspektorat, karena dia day by day ada disitu. Jika Inspektoratnya efektif, KPK, polisi, dan Kejaksaan tinggal tidur-tidur saja. Inspektorat itu pengawas internal,” kata koordinator KPK wilayah Papua, Maruli Tua, kepada wartawan, di Wamena, Rabu (23/8/2017).

Selain Inspektorat sebagai pengawas internal, KPK juga menilai peran pengawas eksternal yaitu auditor BPK sangat penting. Pada dasarnya KPK hanya penegak hukum bukan pengawas, sehingga peran Inspektorat sebagai pengawas internal maupun BPK sebagai auditor eksternal ketika menemukan penyimpangan atau dugaan korupsi, seharusnya mereka menyampaikan ke penegak hukum baik itu polisi maupun Kejaksaan atau KPK.

“Karena memang karena ada ketidakefektifan Inspektorat, makanya masyarakat melaporkan langsung ke KPK. Seperti ada informasi dugaan transaksi suap menyuap, bukan dari pengawas internal atau eksternal, sehingga inilah yang memang ingin dibenahi,” ujarnya.

Diakui Maruli, di Papua secara keseluruhan peran Inspektorat belum maksimal. Seperti di Jayawijaya, dari sisi SDM auditornya masih terbatas kuantitasnya apalagi cerita mengenai kualitas kompetensi.

“Idealnya auditor untuk satu kabupaten ada 40 orang. Sekarang auditor di Jayawijaya ini tidak sampai 10 orang. Lalu bagaimana ceritanya mereka mengaudit 328 kampung yang ada di kabupaten Jayawijaya,” tanya Maruli.

Maruli pun berharap peran penting dari pers untuk membantu pengawasannya, karena sekali lagi KPK pada dasarnya penegak hukum dan di undang-undang 32 tahun 2002 KPK melakukan fungsi koordinasi, supervisi, monitoring, dan pencegahan, sehingga membuat KPK harus turun ke bawah untuk dorong bahkan gedor pemerintah terutama masalah dana kampung.

“KPK juga akan dorong habis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk membangun sistem tata kelola yang baik. Kalau tidak, tiga sampai empat tahun lagi kepala kampung satu per satu banyak yang akan jadi pesakitan,” tegasnya.

Sementara, Kepala Inspektorat Jayawijaya, Edy Subiyanto, mengakui jika kendala yang dialami dari Inspektorat yaitu dari sisi SDM. Jayawijaya hanya ada delapan orang editor. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di pegunungan tengah Papua, hal itu sudah termasuk lumayan.

“Tetapi dari segi yang ditangani di Jayawijaya dengan 328 kampung dan 70 OPD, sehingga tidak sebanding dengan tenaga auditor yang dipunyai oleh inspektorat Jayawijaya. Sehingga, ke depan KPK mengharapkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah membuka peluang, karena untuk pengangkatan pegawai sampai saat ini pemerintah pusat belum membuka penerimaan ASN,” kata Edy Subiyanto.

Apalagi hingga kini tidak ada pengangkatan pegawai yang khusus untuk diarahkan menjadi auditor di Inspektorat. Tetapi sementara ini, ada arahan dari KPK kepada Menteri Dalam Negeri dan BPKP agar bisa membuka peluang dari SKPD yang sekarang ini dari pegawai negeri yang diluar Inpektorat, jika berminat jadi auditor, bisa pindah, tetapi dengan persyaratan minimal pangkat 3A dan sarjana dan akan dilatih sebagai auditor, sehingga bisa meningkatkan jumlah pegawai di inspektorat.

“Dengan demikian kemampuan kita untuk ikut membantu kepala daerah menyelesaikan masalah-masalah kaitannya dengan dana kampung dan pencegahan korupsi itu bisa lebih efektif. Karena, selama tenaga tidak ditambah maka Inspektorat tidak bisa menjangkau semuanya,” ungkap Edy Subiyanto. (*)

 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

BPJS Wamena: 862.443 jiwa di tujuh kabupaten miliki JKN-KIS

Selanjutnya

Pemkab Jayawijaya usulkan APBD Perubahan 2017 Rp 1,6 triliun

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe