Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Mamta
  3. DGM Indonesia sangat bermanfaat bagi DAP
  • Rabu, 23 Agustus 2017 — 15:30
  • 522x views

DGM Indonesia sangat bermanfaat bagi DAP

Dewan Adat Papua (DAP) mengundang masyarakat adat, komunitas lokal, organisasi berbasis komunitas ataupun lembaga-lembaga yang bekerja bersama masyarakat di Papua dan Papua Barat untuk mendukung isu-isu terkait tenurial dan pengelolaan hasil alam berbasis masyarakat untuk mendapatkan peluang pendanaan melalui Project DGM (Dedicated Grant Mechanism) Indonesia.
Koordinator DGM Indonesia wilayah Papua, George Awe (tengah), saat memberikan keterangan pers - Jubi/Roy Ratumakin
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Dewan Adat Papua (DAP) mengundang masyarakat adat, komunitas lokal, organisasi berbasis komunitas ataupun lembaga-lembaga yang bekerja bersama masyarakat di Papua dan Papua Barat untuk mendukung isu-isu terkait tenurial dan pengelolaan hasil alam berbasis masyarakat untuk mendapatkan peluang pendanaan melalui Project DGM (Dedicated Grant Mechanism) Indonesia.

Hal ini dikatakan, Koordinator DGM Indonesia wilayah Papua, George Awe, kepada wartawan, Rabu (23/8/2017,) di kantor Dewan Adat Papua (DAP).

"Dedicated Grant Mechanism-Indonesia (DGM-I) merupakan inisiatif khusus di tingkat global yang didirikan dibawah Forest Investment Program (FIP), merupakan dana hibah kepada Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal di delapan negara percontohan FIP dan Indonesia salah satunya," katanya. 

Untuk itu, George Awe berharap seluruh Dewan Adat Daerah (DAD) yang ada di lima wilayah adat di Papua (Mamta, Anim Ha, Saireri, Meepago, dan Lapago) dan dua wilayah adat di Papua Barat (Bomberai dan Domberai) untuk mengirimkan proposal untuk kegiatan program dedikasi mekanisme hibah.

"Sasaran DGM Indonesia adalah masyarakat adat dan komunitas lokal yang ada di Papua diantaranya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Masyarakat adat bisa mengajukan proposal pendanaan untuk mendukung kegiatan permasalahan tenurial, mata pencaharian-penghidupan atas sumber daya alam berbasis masyarakat," ujarnya.

Dijelaskan, tujuan dari dana hibah ini adalah memperkuat kapasitas masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam melakukan peran aktif dan akuntabel untuk mendukung agenda nasional dan global dalam upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan cadangan karbon hutan (REDD+).

"DGM dirancang untuk mendukung investasi yang dibuat melalui proyek FIP yang didukung oleh Bank Dunia, IFC, dan ADB di Indonesia. Beberapa kegiatan berfokus baik pada pengelolaan hutan kemasyarakatan maupun proses perencanaan tata guna lahan, dihubungkan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat adat dan masyarakat lokal dimana ada potensi tumpang tindih antara kegiatan tematik kegiatan FIP dan DGM," katanya.

Ditempat yang sama, Direktur Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa), Leo Imbiri, menambahkan Project DGM Indonesia cukup bagus untuk kepentingan masyarakat adat, dimana ke depannya hak atas tanah adat akan diakui karena dalam projekt DGM Indonesia juga akan dilakukan pemetaan tanah.

"Saat ini kan kadang masyarakat adat kalah dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri dengan orang yang memiliki sertifikat tanah. Nah, kalau projek ini sudah berjalan maka masyarakat adat sudah bisa memetakan tanah adatnya sendiri dan akan diakui oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) RI," katanya.

Bagaimana atau apa saja kriteria pendanaan DGM Indonesia? Leo Imbiri mengatakan untuk mendapatkan projek tersebut masyarakat sudah atau telah melalui atau menyelesaikan pemetaan wilayah atau proses partisipatif untuk mengajukan klaim atas hak dan atau izin perhutanan sosial dan wilayahnya termasuk berbentang alam yang rentan (misalnya lahan gambut, dataran rendah, daerah rawan kebakaran hutan, pulau-pulau kecil yang mendapat tekanan dari industri seperti pertambangan dan perkebunan).

"Pelamar dimungkinkan untuk mengajukan proposal pendanaan dengan nilai minimum Rp 381 juta dan nilai maksimum Rp 1.279 juta. Khusus untuk pengajuan pendanaan mulai Rp 635 juta hingga Rp 1.270 juta, aktivitas yang diajukan harus merupakan aktivitas lintas tahun (multiyear). Bila memungkinkan, nilai pendanaan minimum juga dapat untuk dapat digunakan lintas tahun atau tergantung dari jenis aktifitas yang dilakukan," ujarnya. (*)

 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Sekitar 10 ribu pengusaha Papua akan datangi Gubernur

Selanjutnya

MoU Pemkot Jayapura dan PNG berlanjut

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe