Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Penyerahan dokumen izin pertambangan belum efektif 
  • Rabu, 23 Agustus 2017 — 16:00
  • 475x views

Penyerahan dokumen izin pertambangan belum efektif 

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, mengatakan rekapitulasi IUP di provinsi Papua yakni, mineral logam 93 IUP, batu bara 26 total 119 IUP dan Clear and Clean 57 IUP, Non Clear and Clean 62 IUP.
Suasana pembukaan pembinaan dan pengawasan terpadu regional se-Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Penyerahan dokumen izin usaha pertambangan beserta kelengkapannya dari kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi Papua, sesuai aturan yang berlaku belum berjalan efektif, sehingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum seluruhnya terdata.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, mengatakan rekapitulasi IUP di provinsi Papua yakni, mineral logam 93 IUP, batu bara 26 total 119 IUP dan Clear and Clean 57 IUP, Non Clear and Clean 62 IUP.

"Untuk itu melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan, menjadi langkah positif dalam membina dan mengawasi pemegang IUP se-Papua," kata Elia saat pembinaan dan pengawasan terpadu regional Papua, di Jayapura, Rabu (23/8/2017).

Menurut ia, pertambangan merupakan salah satu sektor penting untuk menunjang pembangunan nasional, yang mana peran sektor pertambangan sebagai penggerak roda ekonomi dalam negeri, akan semakin dituntut untuk mampu memberikan kontribusi positif secara kontinu terhadap pembangunan negara dan daerah sekitar.

"Lokasi tambang dengan tetap melaksanakan pengelolaan pertambangan baik dan benar terhadap lingkungan alam, sosial dan hak asasi manusia," ucapnya.

Seperti diketahui bersama, Papua memiliki potensi tambang dengan cadangan besar dan kadar yang tinggi, di antaranya adalah mineral logam seperti emas, nikel, tembaga dan sebagainya.

Demikian juga dengan endapan batu bara, mineral bukan logam, mineral radioaktif (indikasi) dan batuan. Beranekaragamanya jenis bahan galian yang dijumpai di Papua, menjadi daya tarik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri.

"Kehadiran Freeport Indonesia yang berskala dunia menunjukkan cadangan mineral logam di Papua begitu besar, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku tambang pemegang IUP, untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan operasi di Papua," katanya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Susigit, mengatakan pihaknya bakal mendorong dimasukkannya kepentingan masyarakat adat dan kepentingan Otsus Papua, di dalam revisi Undang-Undang No.24 tahun 2012 tentang Pertambangan oleh DPR RI.

"Kami mengusulkan agar ke depan untuk penyusunan regulasi penetapan di sektor pertambangan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat adat, dan juga UU Otsus yang harus diakomodir," kata Bambang.

Menurut ia, masyarakat adat menjadi penting karena bagian dari proses pembangunan yang harus dilibatkan. "Kita memang belum menyebutkan secara spesifik tentang itu, nah kesempatan pertemuan ini kita bahas dengan Komisi VII ada rencana revisi UU No 24 tentang pertambangan, harusnya juga memasukkan dua kepentingan itu yakni kepentingan masyarakat adat dan kepentingan yang diatur dalam UU Otsus," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Satlinmas Satpol PP diingatkan bangun citra positif

Selanjutnya

Donatus Mote: ada dandes dipotong 20 juta per kampung

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe