Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Donatus Mote: ada dandes dipotong 20 juta per kampung
  • Rabu, 23 Agustus 2017 — 16:05
  • 1041x views

Donatus Mote: ada dandes dipotong 20 juta per kampung

"Saya duga ada intervensi kepala daerah dalam pengelolaan dandes. Saya tidak bisa sebut siapa. Tapi ada laporan masyarakat kalau dana desa dipotong Rp 20 juta per kampung," kata Donatus kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (23/8/2017).
Ilustrasi Dana Desa - IST
Alexander Loen
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua Donatus Mote, mengatakan ada laporan dari masyarakat mengenai pemotongan dana desa (dandes) sebesar Rp20 juta per kampung.

"Saya duga ada intervensi kepala daerah dalam pengelolaan dandes. Saya tidak bisa sebut siapa. Tapi ada laporan masyarakat kalau dana desa dipotong Rp 20 juta per kampung," kata Donatus kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (23/8/2017).

Mengenai kasus dandes di Pegunungan Bintang dan Tolikar, ujar ia, pihaknya sudah mendapat laporan hanya kasusnya berbeda. 

"Di Pegunungan Bintang itu adanya pemotongan, sementara di Tolikara penggunaannya tidak sesuai dengan aturan," ucapnya.

Menurut ia, dandes di Kabupaten Tolikara atas perintah bupati untuk membeli 541 sepeda motor. Namun setelah dibeli tidak diserahkan kepada kepala-kepala kampung. 

"Jadi, waktu sepeda motor ini mau dibagikan terjadi keributan, sehingga kepala BPMK Tolikara mengundurkan diri, dan orang lain yang datang serahkan kepada masyarakat," kata Donatus.

Menanggapi itu, dirinya mengingatkan aparatur dan masyarakat desa menyadari, dana diberikan pemerintah pusat tersebut membutuhkan pengelolaan yang profesional sesuai peraturan perundang-undangan.

"Dana diberikan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk itu harus dipergunakan dan dikelola dengan baik, tidak boleh disalahgunakan," ucapnya. 

Dia menambahkan, kepala BPMK se-Papua juga sudah mengikuti sosialisasi di Jakarta sebelum dana desa dikucurkan.

"Seharusnya setelah kembali ke daerah disosialisasikan kembali kepada masyarakat bahwa dana desa itu dipakai untuk pemberdayaan masyarakat," sambungnya.

Sementara itu, Legislator Papua daerah pemilihan Pegunungan Bintang Ignasius Mimin menekankan, dirinya sangat mendukung langkah Polda Papua melakukan penyidikan dugaan korupsi atau penyelewengan dana desa, senilai Rp3,6 miliar di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Menurut ia, jika memang ada aturan untuk pemotongan pajak, hendaknya itu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Tidak perlu lakukan pemotongan diam-diam. 

"Informasi dana desa dipotong itu sudah bukan rahasia lagi, banyak keluhan yang saya terima, sehingga Polda Papua harus menyelesaikan kasus ini," kata Mimin. (*)

loading...

Sebelumnya

Penyerahan dokumen izin pertambangan belum efektif 

Selanjutnya

132 IUP, hanya 79 clean and clear

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Rabu, 18 Juli 2018 WP | 4598x views
Nabire Membangun |— Selasa, 17 Juli 2018 WP | 4393x views
Dunia |— Minggu, 22 Juli 2018 WP | 4032x views
Jayapura Membangun |— Selasa, 17 Juli 2018 WP | 3517x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe