Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. 132 IUP, hanya 79 clean and clear
  • Rabu, 23 Agustus 2017 — 16:14
  • 602x views

132 IUP, hanya 79 clean and clear

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Susigit, di Jayapura, Rabu (23/8/2017), mengatakan usaha pertambangan yang dinyatakan clean dan clear secara proses sudah benar, administrasi sudah lengkap dan kegiatan sudah memenuhi aturan.
Ilustrasi Pertambangan di Nabire - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Dari 132 usaha pertambangan, hanya 79 izin usaha pertambangan (IUP) yang dinyatakan clean and clear oleh Ditjen Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Susigit, di Jayapura, Rabu (23/8/2017), mengatakan usaha pertambangan yang dinyatakan clean dan clear secara proses sudah benar, administrasi sudah lengkap dan kegiatan sudah memenuhi aturan.

Sementara usaha pertambangan yang belum, ujar ia, disebabkan karena terhambatnya penyampaian dokumen dan belum adanya rekomendasi dari pemerintah daerah.

"Ini yang menjadi kendala, dengan adanya undang-undang Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba, berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan kewenangan kabupaten dan kota sudah berakhir dan dilimpahkan ke provinsi," katanya.

Namun demikian, tegas ia, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan sama-sama yakni kewajiban kabupaten dan kota menyelenggarakan semua kelengkapan pertambangan yang perlu didukung adalah dokumen.

"Diharapkan kabupaten dan kota menyerahkan secara tuntas dokumen agar kami miliki validasi data yang lengkap," ucapnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, dari data yang ada di Kementerian ESDM dan berdasarkan inventarisir data atau coaching clinic yang telah dilakukan, salah satu hal yang menjadi isu utama adalah adanya kegiatan tambang tanpa izin di lokasi yang berizin.

"Ini menjadi hambatan untuk aktivitas, yang mana mengurangi prospek dari cadangan yang sudah terdata dan menjadi isu krusial, karena berdampak pada lingkungan dan masyarakat," katanya.

Hal ini kata ia, merupakan satu persoalan penting yang perlu dibahas bersama-sama, agar apa yang dilakukan dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, satu hal yang menjadi krusial di kabupaten/kota terhambatnya kegiatan sebagian izin usaha di kawasan hutan terhadap rekomendasi dan perizinan pinjam pakai kawasan hutan. 

"Ini menjadi masalah dan menghambat usaha pada sektor pertambangan," ucapnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan keberadaan bahan tambang beranekaragam sampai di area terpencil. Di beberapa kabupaten di Papua seperti Nabire, Paniai, ratusan pertambangan tanpa izin (PETI) melakukan kegiatan penambangan emas sekunder di sepanjang sungai Siriwo, Derewo.

Untuk itu, ujar ia, guna mengatasi maraknya PETI diperlukan koordinasi terpadu antara pemerintah kabupaten dan provinsi yang melibatkan aparat penegak hukum. 

"Hal ini sangat diperlukan, dikarenakan keberadaan PETI menimbulkan berbagai dampak negatif sepeti kehilangan penerimaan pemerintah daerah, kerusakan lingkungan, kecelakaan tambang, iklim investor yang tidak kondusif, kerawanan sosial serta pelecehan hukum," kata Elia. (*)

loading...

Sebelumnya

Donatus Mote: ada dandes dipotong 20 juta per kampung

Selanjutnya

Komunitas anti korupsi desak inspektorat umumkan hasil pemeriksaan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe