Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jawa
  3. Menkeu soroti pengelolaan zakat di Indonesia
  • Rabu, 23 Agustus 2017 — 17:25
  • 667x views

Menkeu soroti pengelolaan zakat di Indonesia

Di era sekarang ini harta atau kekayaan bisa dalam bentuk yang lebih beragam seperti saham, sukuk, upah atau gaji, yang jika mengikuti definisi kekayaan klasik mungkin bukan merupakan objek zakat.
Ilustrasi. Jubi/Katadata.com
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Yogyakarta, Jubi - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti masalah pengelolaan zakat di banyak negara Islam termasuk Indonesia yang menyebabkan potensi zakat yang dapat dikumpulkan menjadi kurang maksimal.

"Koleksi dan distribusi zakat, misalnya, yang sebagian besar masih disalurkan secara informal melalui keluarga, teman atau badan amal informal," kata Sri Mulyani dalam Seminar Internasional Keuangan Syariah ke-2 (2nd Annual Islamic Finance Conference/AIFC) di Yogyakarta, Rabu ( 23/08/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memandang zakat sebagai salah satu sumber pendanaan inovatif dari dana sosial keuangan syariah memiliki potensi dari segi jumlah.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat potensi zakat di Indonesia mencapai Rp217 triliun per tahun atau lebih dari 10 persen anggaran pemerintah.

Namun, hanya kurang dari 2 persen potensi zakat tersebut terkumpul secara resmi. Baznas sendiri hanya mengumpulkan sekitar setengah dari jumlah tersebut.

Selain itu, Mulyani memandang masyarakat kebanyakan hanya mengerti zakat sebagai kewajiban tahunan yang dibayar pada akhir Ramadhan (zakat fitrah). Masih ada jenis zakat yang jarang dipenuhi, yaitu zakat mal atau zakat harta.

"Hal ini terjadi mungkin karena pemahaman tradisional bahwa objek zakat mal hanya emas, perak, hasil pertanian, ternak dan hasil tambang. Pemahaman ini tidak sepenuhnya salah karena kebanyakan harta benda pada saat itu berada dalam bentuk itu," ucapnya..

Di era sekarang ini harta atau kekayaan bisa dalam bentuk yang lebih beragam seperti saham, sukuk, upah atau gaji, yang jika mengikuti definisi kekayaan klasik mungkin bukan merupakan objek zakat.

Menkeu mengatakan untuk memahami objek zakat harta maka harus dikembalikan ke ide utama mengapa zakat dibebankan. Zakat harta dibebankan pada aset yang produktif atau bertumbuh, sebagai kelebihan dari kebutuhan dasar.(*)

 

#

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Ibrahim: parpol berperan munculkan calon tunggal kepala daerah

Selanjutnya

Komnas HAM temukan masalah di PSU Kabupaten Jayapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe