Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Komnas HAM temukan masalah di PSU Kabupaten Jayapura
  • Rabu, 23 Agustus 2017 — 17:26
  • 666x views

Komnas HAM temukan masalah di PSU Kabupaten Jayapura

Kepala kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, temuan pihaknya yang menonjol adalah adanya DPT ganda, orang yang sudah pindah bertahun-tahun dari suatu wilayah namanya masih ada dalam DPT dan ada anak di bawah umur yang membawa undangan memilih. 
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw usai menggunakan hak pilihnya di TPS 23 Hawai Sentani Distrik Sentani -Jubi/ Engel Wally 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Komnas HAM Perwakilan Papua menemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan PSU Kabupaten Jayapura di 261 TPS, Rabu (23/8/2017).

Kepala kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, temuan pihaknya yang menonjol adalah adanya DPT ganda, orang yang sudah pindah bertahun-tahun dari suatu wilayah namanya masih ada dalam DPT dan ada anak di bawah umur yang membawa undangan memilih. 

"Kemudian, partisipasi masyarakat dalam PSU yang menurun, tidak seperti 15 Februari lalu, yang lain soal di beberapa tempat SK KPPS terlambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan di TPS-TPS. Selain itu masih ditemukan satu dua orang di Distrik Sentani dan beberapa daerah lainnya memiliki undangan memilih lebih dari satu," kata Frits kepada Jubi, Rabu (23/8/2017).

Menurutnya, Komnas HAM Perwakilan Papua hanya dapat menyebar tim di tujuh distrik dari 19 distrik di Kabupaten Jayapura, yakni di Distrik Sentani, Sentani Barat, Sentani Timur, Nimbokrang, Namblong, Kemtu, dan Urumguai.

"Kami hanya bisa menjangkau tujuh distrik. Ini temuan yang kami dapatkan. Temuan Komnas ini, hampir kami temukan di semua tempat. Kami berharap PSU tetap jalan dan mendapatkan pemimpin Kabupaten Jayapura ke depan," ujarnya.

Kata Frits, pihaknya akan meminta Pemprov Papua dan KPU Papua membenahi temuan ini, karena ini masalah klasik yang terjadi di hampir semua kabupaten/kota.

Pihaknya segera merekomendasikan kepada KPU RI, Bawaslu RI dan Pemprov Papua terkait temuan ini. Agar segera membenahi masalah DPT, pemuktahiran data, kesiapan penyelenggara, termasuk KPU untuk pilgub Papua dan pilkada serentak tujuh kabupaten di Papua pada 2018.

"Ini menjadi penting, kami harap problem yang serius itu jangan sampai terjadi lagi pada pilgub, karena pilgub potensi konfliknya jauh lebih besar ketimbang daerah-daerah," katanya.

Terpisah salah satu warga Kabupaten Jayapura, Everly Taime mengatakan, proses PSU kini sangat jauh berbeda dengan kondisi pemilu serentak, 15 Februari 2017.

"Sepertinya masyarakat sudah bosan dan terlalu lama menunggu hasil dari hak politik yang telah diberikan pada Pilkada serentak. Hal ini juga dipicu dari kinerja penyelenggara yang tidak konsisten terhadap tugas dan fungsinya masing-masing," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Ibrahim: parpol berperan munculkan calon tunggal kepala daerah

Selanjutnya

Legislator ancam usir PT Modern dari Meepago 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe