Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. DPRD Merauke ancam seret para kepala kampung ke KPK
  • Kamis, 24 Agustus 2017 — 17:17
  • 826x views

DPRD Merauke ancam seret para kepala kampung ke KPK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke mengancam akan menyeret sebagian besar kepala kampung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena dana desa yang dikucurkan dengan nilai di atas Rp 1 miliar pemanfaatannya tidak tepat sasaran.
Kantor DPRD Kabupaten Merauke yang beralamat di Jalan Brawijaya Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
frans@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Merauke, Jubi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke mengancam akan menyeret sebagian besar kepala kampung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena dana desa yang dikucurkan dengan nilai di atas Rp 1 miliar pemanfaatannya tidak tepat sasaran.

Ancaman itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Merauke yang membidangi pemerintahan dan pendidikan, Moses Kaibu, dalam pertemuan dengan sejumlah SKPD, Kamis (24/8/2017). 

Dikatakan, dari hasil reses yang dilakukan di kampung-kampung, tidak nampak kegiatan pembangunan sama sekali.

Padahal, lanjut dia, satu kampung bisa mendapatkan dana desa hingga mencapai Rp 1,6 miliar.

“Bagaimana mungkin dana desa bisa dikelola baik untuk  pembangunan? Justru setelah kepala kampung mencairkan dana di kota, dimanfaatkan  berfoya-foya lebih banyak,” katanya.

“Contohnya saja, ada kepala kampung menyewa mobil pangkalan berminggu minggu hingga bulan hanya untuk bersenang-senang dengan memanfaatkan dana desa itu,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, katanya, kepala kampung meminjam uang kepada orang lain selama berada di kota. Setelah dana desa dicairkan, baru diganti.

“Saya punya banyak data dan siap membawa ke KPK, agar kepala kampung harus diaudit,” pintanya.

Moses kembali mempertanyakan kinerja dari Kepala Badan Pemerintahan Kampung Kabupaten Merauke.

“Beberapa kali saya menemui kepala badan dan membeberkan berbagai persoalan tentang penyalahgunaan dana desa, namun sepertinya tak ditanggapi dengan serius,” tuturnya.

“Ya, saya akan pakai jalur sendiri, karena masyarakat tidak pernah merasakan dampak positif dari dana miliaran rupiah yang dikucurkan,” katanya.

Kepala BPKD Kabupaten Merauke, Albert Muyak, menyampaikan terima-kasih atas kritikan dan masukan terkait pengelolaan dana desa di setiap kampung.

“Saya akui kalau kepala kampung lebih banyak di kota, hanya menunggu untuk dilakukan pencairan dana desa. Pola seperti begini, harus diubah,” katanya. (*)

 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Silpa APBD Merauke tahun 2016 capai Rp 400 miliar

Selanjutnya

Hingga Agustus, Serapan APBD Merauke baru 35 persen

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe