Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Komnas HAM Papua: masalah klasik jangan terjadi di pilgub
  • Kamis, 24 Agustus 2017 — 17:42
  • 870x views

Komnas HAM Papua: masalah klasik jangan terjadi di pilgub

Kepala kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, masalah daftar pemilih tetap (DPT), pemilih ganda,  anak di bawah umur yang masuk dalam DPT, dan kesiapan penyelenggara merupakan masalah klasik di Papua.  
Ilustrasi pelaksanaan pilkada di Papua - Dok. Jubi 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Komnas HAM Perwakilan Papua berharap masalah klasik dalam pelaksanaan pilkada beberapa daerah di provinsi, tidak terulang pada pelaksanaan pilgub Papua, 2018 dan pemilihan legislatif (pileg) 2019.

Kepala kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, masalah daftar pemilih tetap (DPT), pemilih ganda,  anak di bawah umur yang masuk dalam DPT, dan kesiapan penyelenggara merupakan masalah klasik di Papua.  

"Kami akan minta Pemprov dan KPU Papua membenahi masalah ini, karena hal ini klasik terjadi di hampir semua kabupaten/kota," kata Frits kepada Jubi, Kamis (24/8/2017).

Menurutnya, hal ini menjadi penting, sehingga pihaknya berharap masalah serius itu jangan sampai terjadi lagi pada pilgub Papua, karena potensi konflik pilgub jauh lebih besar ketimbang pilkada kabupaten/kota. 

"Selain itu, tahun ini Komnas HAM menemukan pembekalan penyelenggara itu cenderung berhenti pada KPU dan PPD. Tidak sampai KPPS dan PPS. Padahal mereka ini yang bersentuhan langsung dengan proses pilkada di TPS," ujarnya. 

Selain itu katanya, dalam rekrutmen anggota KPU, PPD, PPS dan KPPS harus benar-benar transparan. Mereka yang direkrut harus benar-benar bebas dari tim sukses, partai politik dan lainnya.

"Pilkada Kabupaten Jayapura menjadi perhatian Komnas HAM secara nasional pada 2018 dan 2019, karena ada kasus menonjol di sana. Sebanyak 17 kepala distrik di daerah divonis bersalah di pengadilan. Ini pelajaran penting kepada para birokrat," katanya.  

Terpisah, Sekretaris Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Mathea Mamoyao menyatakan hal serupa. 

Katanya, berbagai masalah yang disoroti Komnas HAM Papua menjadi masalah klasik yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan pilkada dan pileg.

"Ya saya rasa apa yang disoroti Komnas HAM itu, memang kenyataan di lapangan. Misalnya masalah DPT, selama ini memang ada pemilih yang namanya ada dalam DPT di tempat berbeda. Ada orang yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai pemilih," kata Methea. (*)
 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Calon independen sulit dapatkan dukungan legislatif

Selanjutnya

Jangan abaikan masyarakat adat pada pembahasan KK PTFI

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe