Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Jangan abaikan masyarakat adat pada pembahasan KK PTFI
  • Kamis, 24 Agustus 2017 — 17:49
  • 1013x views

Jangan abaikan masyarakat adat pada pembahasan KK PTFI

Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu menyampaikan hal tersebut lantaran ia mendapat informasi ada pertemuan Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM membahas perpanjangan KK Freeport, Rabu (23/8/2017).
Ilustrasi terkait demo Freeport - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari daerah pemilihan Mimika, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Nabire, dan Intan Jaya, Ruben Magai mengingatkan pemerintah pusat tidak mengabaikan masyarakat pemilik ulayat, dalam pembahasan perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir 2021 mendatang.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu menyampaikan hal tersebut lantaran ia mendapat informasi ada pertemuan Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM membahas perpanjangan KK Freeport, Rabu (23/8/2017).

"Saya dapat informasi mereka rapat di Kementerian Keuangan dan ESDM, membahas itu, saya ikuti seperti itu. Makanya saya ingatkan jangan mengabaikan masyarakat adat pemilik ulayat," kata Rube ketika menghubungi Jubi, Kamis (24/8/2017) petang.

Menurutnya, kini pemerintah pusat sedang menyesuaikan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang IUPK mengenai ekspor kosentrat dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. 

"KK menuju penyesuaian atau nasionalisasi investasi asing di Indonesia. Kini tidak terlihat posisi masyarakat adat pemilik ulayat. Sudah saatnya pemerintah melibatkan pemilik ulayat dalam menentukan investasi Freeport. Ada tiga tungku, pemerintah pusat/pemerintah daerah, investor dan masyarakat adat," ujarnya. 

Katanya, dalam pembahasan investasi Freeport ke depan, harus jelas berapa persen untuk investor, berapa persen pemerintah, dan berapa persen masyarakat adat. 

"Selama KK pertama Freeport 1967, hingga KK kedua 1991, dan KK ketiga 2021 mendatang, posisi masyarakat adat belum jelas. Pembahasan hanya dilakukan pemerintah pusat dengan investor dalam hal ini Amerika," katanya. 

Untuk itu lanjut Ruben, ketika sudah memasuki pembahasan penyesuain UU Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang IUPK, ia meminta pemerintah pusat memperjelas posisi masyarakat adat pemilik ulayat.

"Berikan presentasi kepada pemilik ulayat. Jangan lupa ada tiga tungku, pemerintah, investor, dan masyarakat adat dalam menentukan investasi. Jangan abaikan masyarakat adat pemilik ulayat," imbuhnya. 

Laurenzus Kadepa, legislator Papua lainnya dari daerah pemilihan yang sama dengan Ruben Magai mengatakan, sudah 50 tahun PT Freeport Indonesia mengeruk kekayaan alam Papua, sejak KK pertama ditandatangani 7 April 1967, atau dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, yang melegitimasi Pemerintah Indonesia mambawa Papua masuk ke wilayah pemerintahannya.

Namun lebih banyak dampak buruk yang diwariskan Freeport kepada rakyat Papua. 

"Di antaranya kehancuran ekosistem, limbah tailing, marjinalisasi, diskriminasi, konflik antar suku pemilik area penambangan Freeport dan lainnya," kata Kadepa belum lama ini. 

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM dan Hubungan Luar Negeri itu mengatakan, kini saatnya me-review kembali KK Freeport. Apakah ada para suku pemilik ulayat dilibatkan selama ini. 

"Jika memang akan dibuat kontrak karya baru, harus versi masyarakat pemilik ulayat yang selama ini dirugikan. Bagaimana keterlibatan masyarakat adat. Apakah masyarakat adat, terutama suku Amungme, Kamoro dan lima suku pernah terlibat? Tidak pernah," ujarnya.

Katanya, keberadaan Freeport di Papua selama ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Mereka inilah yang selalu ingin "makan" lebih dari perusahaan tambang itu," ucapnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Komnas HAM Papua: masalah klasik jangan terjadi di pilgub

Selanjutnya

DPRP dukung sikap bupati dan DPRD Deiyai

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe