Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Gobay: pemerintah selesaikan kasus HAM atau dipermalukan di forum internasional
  • Jumat, 25 Agustus 2017 — 07:35
  • 1110x views

Gobay: pemerintah selesaikan kasus HAM atau dipermalukan di forum internasional

“Pemerintah Indonesia memilih saja menyelesaikan atau terus dipermalukan di forum-forum Internasional,” tegas John Gobay dalam jumpa pers SOMR-PHDP di Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Papua, Kamis (24/08/2017).
John Gobay dalam jumpa pers SOMR-PHDP di Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Papua, Kamis (24/08/2017) - Jubi/Benny
Benny Mawel
frans@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi – Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakyat Peduli HAM Deiyai Papua mendesak pemerintah Indonesia menentukan sikap yang jelas atas kasus-kasus hak asasi manusia ( HAM) Papua. Terutama penyelesaian kasus penembakan 1 Agustus 2017 di Deiyai dan Pumako 9 Agustus 2017.  
 
“Pemerintah Indonesia memilih saja menyelesaikan atau terus dipermalukan di forum-forum Internasional,” tegas John Gobay dalam jumpa pers SOMR-PHDP di Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Papua, Kamis (24/08/2017).
 
Kata dia, Indonesia sudah lama membungkam masalah HAM di Papua. Indonesia tidak pernah serius menyelesaikan masalah HAM di Papua walaupun telah meratifikasi 8 konvenan dari 9 konvenan Internasional tentang HAM.
 
“Sejak kasus HAM 1961 hingga yang terbaru Deiyai dan Pumako. Dua kasus ini menguji komitmen Indonesia," katanya.
 
Lanjutnya, pemerintah Indonesia harus membuktikan dengan menyelesaikan dua kasus ini.

"Kalau selesai, Indonesia akan dipuji. Kalau tidak, Indonesia akan terus disoroti," katanya.
 
Ditambahkannya, Indonesia terkesan mengabaikan hak asasi dan kemanusiaan orang Papua, apa terlebih kasus pelanggaran HAM terjadi akibat investasi.  
 
Paskalus Boma, Presiden Mahasiswa Universitas Cendrawasih menduga pengabaian kasus HAM itu bagian dari proses pemusnahan orang Papua.
 
“Kita mellihat ini terjadi genosida secara terstruktur, sistematis dan massif. Pembunuhan orang Papua sejak 1961 hingga 2017 ini,” sampainya.
 
Pihaknya melihat militer Indonesia menganggap orang Papua tidak bernilai sama sekali. Militer seakan-akan melihat rakyat Papua bukan bagian dari rakyat Indonesia.
 
"Karena itu, aparat keamanan selalu melakukan kekerasan terhadap orang Papua. Kekerasan yang terus menerus itu menjadi indikator aparat keamanan gagal menciptakan rasa nyaman bagi orang Papua. Orang Papua dibuat tidak nyaman dan terus menerus dibuat trauma. Kita jadi takut,” katanya.
 
Ia sangat berharap pemerintah menarik pasukan militer dari Papua secepatnya. “Kalau sudah gagal menciptakan rasa nyaman bagi rakyat, tarik saja pasukan,” tegasnya.
 
Gobay maupun Boma mendesak, Kalau tidak mampu menyelesaikan kasus HAM Papua, Indonesia harus membuka akses Jurnalis Internasional hingga pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengunjungi Papua.
 
“Buka saja akses supaya mereka datang melihat situasi Papua secara langsung. Biarkan pihak Internasional yang menyelesaikannnya,” tegas Gobay.  (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

DPRP dukung sikap bupati dan DPRD Deiyai

Selanjutnya

Cabuli bocah, seorang residivis terancam 7 tahun penjara

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe