Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Elia Loupatty: UU tegaskan tambang dikelola Pemprov
  • Jumat, 25 Agustus 2017 — 13:55
  • 784x views

Elia Loupatty: UU tegaskan tambang dikelola Pemprov

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, mengatakan undang-undang menegaskan segala pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Papua.
Ilustrasi Tambang Rakyat - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, mengatakan undang-undang menegaskan segala pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Papua.

"Undang-undang Otonomi Khusus selaras dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana segala pengelolaan pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah Papua," kata Elia kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Dengan demikian lanjutnya, diharapkan dapat menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing, sehingga para stakeholder yaitu investor, masyarakat, dan pemerintah saling diuntungkan.
 
"Sebagai salah satu kewajiban perusahaan kepada pemerintah dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan pengusahaan pertambangan dapat diketahui oleh pemerintah dan mendapatkan pembinaan serta pengawasan secara menyeluruh dari pemerintah pusat dan daerah," ucapnya.

Menurut ia, keberadaan bahan tambang yang beraneka ragam sampai di area terpencil, seperti di Nabire dan Paniai, ratusan pertambangan tanpa izin (PETI) melakukan kegiatan yaitu penambangan emas sekunder disepanjang sungai Siriwo, Derewo.

Untuk itu, guna mengatasi maraknya PETI diperlukan koordinasi yang terpadu antara pemerintah kabupaten dan provinsi dengan melibatkan para penegak hukum. 

"Hal ini sangat diperlukan, dikarenakan keberadaan PETI menimbulkan berbagai dampak negatif sepeti kehilangan penerimaan pemerintah daerah, kerusakan lingkungan, kecelakaan tambang, iklim investor yang tidak kondusif, kerawanan sosia,l serta pelecehan hukum," kata Elia.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Susigit, mengatakan dari 132 usaha pertambagan, hanya 79 izin usaha pertambangan (IUP) yang dinyatakan clean and clear oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. 

"Usaha pertambangan yang dinyatakan clean dan clear adalah secara proses sudah benar, administrasi sudah lengkap dan kegiatan sudah memenuhi aturan," kata Susigit.

Sedangkan usaha pertambangan yang belum clean and clear, ujar ia, disebabkan karena terhambatnya penyampaian dokumen dan belum adanya rekomendasi dari pemerintah daerah.

"Ini yang menjadi kendala, dengan adanya undang-undang Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan kewenangan kabupaten dan kota sudah berakhir dan dilimpahkan ke provinsi," tutupnya, (*)

 

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua harap Gakeslab mampu sediakan alkes

Selanjutnya

Gubernur Papua minta Poskamling difungsikan kembali

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe