Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua minta BKD tarik kembali SK untuk UPTD
  • Jumat, 25 Agustus 2017 — 14:13
  • 513x views

Pemprov Papua minta BKD tarik kembali SK untuk UPTD

Pemerintah Provinsi Papua minta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menarik kembali surat keputusan (SK) yang dikeluarkan untuk pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, saat menyalami bebera pimpinan SKPD – Dok Jubi
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua minta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menarik kembali surat keputusan (SK) yang dikeluarkan untuk pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, mengatakan penarikan SK harus dilakukan karena sampai saat ini masih ada pembahasan mengenai UPTD. Untuk itu, sambil menunggu selesai tetap menggunakan SK lama. 

"Saya minta kepada BKD agar yang dikeluarkan untuk UPTD agar ditarik kembali, karena saya lihat sampai saat ini masih ada pembahasan mengenai UPTD," kata Elysa kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (25/8/2017).

Disamping itu, ujar ia, pemerintah provinsi (Pemprov) Papua juga memberikan batas waktu satu minggu kepada UPTD untuk melengkapi pemberkasan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Saya kasih batas waktu satu minggu mulai dari sekarang, untuk pemberkasan UPTD dari SKPD. Kenapa saya berikan batas waktu, karena kementerian terkait yang mempunyai UPTD di provinsi juga harus melakukan perubahan," ucapnya.

Menurut ia, kelengkapan berkas UPTD sangat penting karena sebagai dasar untuk memberikan pendapat dan saran kepada kementerian dan lembaga yang memiliki UPTD di Papua.

"Tolong minggu ini dilengkapi bagi SKPD yang mempunyai UPTD, ini sangat membantu. Sehingga kita juga bisa memberikan pendapat dan saran kepada kementerian," kata Elysa.

Lebih jauh ia menjelaskan, pemberian pendapat dan saran terkait dengan alokasi anggaran dari kementerian dan lembaga terkait.

"Kalau kita tidak kasih pendapat, ya mereka kasih kurang," sambungnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Nicholaus Wenda, saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon seluler mengatakan keberadaan UPTD atas persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang nantinya atas dasar itu akan ditetapkan di masing-masing SKPD yang memiliki UPTD.

"Jadi informasi itu ada di Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Papua. Kami tinggal menunggu untuk proses pelantikan," kata Wenda. (*)

 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Gubernur Papua minta Poskamling difungsikan kembali

Selanjutnya

Gubernur perintahkan stafnya selesaikan hak anggota MRP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe