Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Bertemu Jokowi, Gobai: jangan lupakan pemilik ulayat PTFI
  • Minggu, 27 Agustus 2017 — 14:19
  • 1734x views

Bertemu Jokowi, Gobai: jangan lupakan pemilik ulayat PTFI

Saya menyampaikan, pemerintah jangan hanya mencintai gunung tapi melupakan pemiliknya. Masyarakat adat Papua, khususnya  masyarakat hukum adat Amungme dan Kamoro," katanya ketika menghubungi Jubi, Minggu (27/8/2017).
Tokoh adat dan agama Papua foto bersama Presiden Jokowi usai kedua pihak bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, 15 Agustus 2017 - IST 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai menyatakan, pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) jangan melupakan masyarakat adat pemilik ulayat area penambangan PTFI.

Katanya, ia telah menyampaikan langsung hal tersebut kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, ketika presiden bertemu 14 tokoh agama dan tokoh adat Papua, 15 Agustus 2017.

"Saya menyampaikan, pemerintah jangan hanya mencintai gunung tapi melupakan pemiliknya. Masyarakat adat Papua, khususnya  masyarakat hukum adat Amungme dan Kamoro," katanya ketika menghubungi Jubi, Minggu (27/8/2017).

Menurutnya, masyarakat adat Amungme dan Kamoro tidak pernah melepaskan tanah ulayat leluhurnya kepada pihak manapun, baik Pemerintah Indonesia maupun PTFI. 

Kata Gobai, masyarakat adat pemilik pewaris tanah leluhur Amungme-Kamoro mencabut January Agreement 1974 dan MoU 2000, karena keberadaan komitmen itu tidak menjamin hak-hak dasar merek sebagai masyarakat hukum adat, selaku tuan tanah.

"Dalam perdebatan pascaterbit PP No 1 Tahun 2017, perundingan hak kami tidak dibicarakan. Kami bukan ingin mengemis atau meminta belas kasihan pemerintah berupa saham," ujarnya.

Pemerintah dan Freeport lanjut dia, jangan hanya mencintai gunung masyarakat adat Amungme dan Kamoro, kemudian melupakan hak pemilik tanah dan gunung yang ditambang PTFI. Sesuai Pasal 138 UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara, pemberian IUP/IUPK bukan merupakan kepemilikan tanah.

"Karenanya, kami Ingin pemerintah Indonesia menghargai pemilik tanah dan gunung yang sedang ditambang oleh Freeport. Kami meminta Presiden Indonesia, dalam perundingan PT Freeport dan Pemerintah Indonesia, dimasukkan satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses perundingan," katanya.

Ada sesi khusus tentang hak masyarakat pemilik tanah yang dihadiri pemerintah, Freeport, suku Amungme, suku Komoro yang diwakili LEMASA dan LEMASKO.

Legislator Papua dari daerah pemilihan Mimika, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Nabire, dan Intan Jaya, Ruben Magai juga mengingatkan Pemerintah RI tidak mengabaikan masyarakat pemilik ulayat dalam pembahasan perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir 2021 mendatang. 

"Sudah saatnya pemerintah melibatkan pemilik ulayat dalam menentukan investasi Freeport. Ada tiga tungku, pemerintah pusat/pemerintah daerah, investor dan masyarakat adat," ujarnya kepada Jubi pekan lalu. 

Dalam pembahasan investasi Freeport ke depan kata Magai, harus jelas berapa persen untuk investor, berapa persen pemerintah, dan berapa persen masyarakat adat. 

"Selama KK pertama Freeport, 1967 hingga KK kedua, 1991 dan KK ketiga, 2021 mendatang, posisi masyarakat adat belum jelas. Pembahasan hanya dilakukan pemerintah pusat dengan investor dalam hal ini Amerika," katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Tokoh Papua bersatu lawan paradigma pusat

Selanjutnya

Kehadiran KPK di Papua jangan hanya "main tangkap"

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe