Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur perintahkan stafnya selesaikan hak anggota MRP
  • Minggu, 27 Agustus 2017 — 14:29
  • 802x views

Gubernur perintahkan stafnya selesaikan hak anggota MRP

"Saya minta sekretaris MRP, sekda, dan Karo Hukum silakan selesaikan hak-hak anggota majelis yang lalu lewat keputusan gubernur," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.
Gubernur Papua Lukas Enembe saat menerima hasil sidang dari Ketua DPRP Yunus Wonda - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe memerintahkan stafnya, segera menyelesaikan hak-hak anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode lalu lewat keputusan gubernur.

"Saya minta sekretaris MRP, sekda, dan Karo Hukum silakan selesaikan hak-hak anggota majelis yang lalu lewat keputusan gubernur," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Setelah penyelesaian hak, ujar ia, pihaknya akan segera mengurus proses pelantikan dan membentuk alat kelengkapan dalam.

"Ini prosesnya lama jadi kami percepat. Ini yang perlu kami lakukan sambil menunggu SK dari Depdagri," ucapnya. 

"Kami lantik agar proses pilkada 2018 untuk menentukan keaslian orang Papua harus jalan," tambahnya.

Ia tekankan, kehadiran MRP sangat penting di Papua, karena dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, MRP berhak memberikan pertimbangan keaslian orang asli Papua sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

"Untuk itu, kami harap anggota MRP yang jumlahnya akan bertambah ini bisa segera dilantik," kata Enembe.

"Selain dari ini kami juga akan melantik 14 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang mana setelah sidang kemarin kita sudah sahkan, mungkin dalam waktu dekat kami akan melantik," sambungnya. 

Sekadar untuk diketahui, panitia pemilihan tingkat provinsi mulai bekerja sejak 25 April 2017 untuk memastikan tahapan pemilihan anggota MRP berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Khusus bakal calon dari wakil keagamaan, dilakukan di tingkat provinsi. Sementara bakal calon dari unsur adat dan perempuan dilakukan di tingkat kota/kabupaten masing-masing daerah pemilihan. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pemprov Papua minta BKD tarik kembali SK untuk UPTD

Selanjutnya

Melalui Gerbangmas, dinas TPH dorong produksi pertanian

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe