Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. 2018, Pemrov Papua berlakukan transaksi nontunai
  • Minggu, 27 Agustus 2017 — 14:43
  • 729x views

2018, Pemrov Papua berlakukan transaksi nontunai

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan transaksi keuangan secara nontunai penting dilakukan guna mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi keuangan daerah.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty saat berdiskusi dengan Asisten I dan III pada suatu kesempatan - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai tahun depan (2018), akan berlakukan transaksi nontunai. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan transaksi keuangan secara nontunai penting dilakukan guna mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi keuangan daerah.

"Mulai 1 Januari 2018, semua pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten dan kota berlangsung transaksi nontunai," kata Elia kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Ia tekankan, kebijakan transaksi keuangan nontunai paralel dengan pengarahan Komisi Pemberantasa Korusi (KPK) tentang pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.  

Untuk itu, katanya, pada waktu mendatang bendahara tidak lagi memegang anggaran, termasuk pihak-pihak yang membayar kepada pemerintah provinsi dalam bentuk cicilan.

"Transaksi tak bisa tunai lagi saudara, justru yang harus bawa kartu karena mereka tak  terima lagi tunai, sebagaimana dana Bansos telah menggunakan nontunai," kata Elia.

Secara terpisah, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Provinsi Papua, Simeon Itlay mengatakan untuk membangun sebuah daerah yang maju, pemerintahan harus memiliki manajemen keuangan yang sehat.

Disamping itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

"Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah," kata Itlay. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Melalui Gerbangmas, dinas TPH dorong produksi pertanian

Selanjutnya

Peserta sertifikasi SKKNI diminta jadi bagian tenaga TIK

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe