Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. SKPD diminta sempurnakan penyusunan SOP 
  • Senin, 28 Agustus 2017 — 17:16
  • 443x views

SKPD diminta sempurnakan penyusunan SOP 

"Maka itu perlu penyempurnaan pedoman penyusunan SOP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012," kata Ani kepada wartawan, di Jayapura, Senin (28/8/2017).
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM Papua, Ani Rumbiak saat membuka kegiatan Bimtek SOP - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/OPD) di lingkup pemerintahan provinsi Papua, diminta untuk menyempurnakan pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM Papua, Ani Rumbiak mengatakan SOP beberapa SKPD hingga kini, masih terdapat perbedaan pemahaman dan variasi format dokumen yang dihasilkan.

"Maka itu perlu penyempurnaan pedoman penyusunan SOP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012," kata Ani kepada wartawan, di Jayapura, Senin (28/8/2017).

Ia tekankan, SOP sangat diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya diperlukan SOP sehingga akan melatih diri untuk hidup disiplin dan teratur.

"SOP yang telah disusun nanti hendaknya dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang terkait sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja. Mengingat hal ini sesuai dengan prinsip pelaksanaan SOP sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 35 Tahun 2012," ucapnya.

Menanggapi itu, dirinnya berharap ke depan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak roda pemerintahan, dapat memahami SOP untuk kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Marilah kita bekerja sama untuk bekerja cerdas dan bekerja nyata dilandasi niat yang tulus demi tercapainya sasaran strategis pemerintah," ajaknya.

Secara terpisah, Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri menekankan, setiap SKPD harus memprogramkan bimbingan teknis SOP, mengingat ini penting untuk penataan penyelenggaraan pemerintahan terutama penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing.

Menurut ia, dengan adanya SOP, maka ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas mulai dari pimpinan, pejabat eselon IV, pejabat eselon III hingga staf. 

"Dengan ada pembagian tugas yang jelas, maka dia harus tahu, dia buat apa, ini penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, dirinya berharap hal ini bisa menjadi perhatian setiap pimpinan SKPD," kata Elysa. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

SKPD, pejabat eselon III dan IV diimbau tertib administrasi

Selanjutnya

Karo Humas Provinsi Papua sambangi kantor Jubi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe