Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pengawasan dana kampung harus diperketat
  • Senin, 28 Agustus 2017 — 17:38
  • 1178x views

Pengawasan dana kampung harus diperketat

"Kepala kampung jangan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai peruntukkannya. Pengawasan harus diperketat. Pendamping juga harus diawasi," kata Elvis, Senin (28/8/2017).
Ilustrasi dana desa - Dok. Jubi 
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Elvis Tabuni menyatakan, pengawasan penggunaan dana desa atau dana kampung harus diperketat. 

Ia mengatakan, dana desa bertujuan membangun desa/kampung, namun tidak jarang dana itu dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

"Kepala kampung jangan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai peruntukkannya. Pengawasan harus diperketat. Pendamping juga harus diawasi," kata Elvis, Senin (28/8/2017).

Menurutnya, kepala kampung yang menyalahgunakan dana desa harus diproses, karena dana itu untuk kepentingan pembangunan di kampung dan meningkatkan ekonomi masyarakat kampung. 

"Tapi memang ada kepala kampung yang benar-benar melaksanakan program di kampung, termasuk membangun kantor desa. Dulu tidak ada, sekarang dengan adanya dana desa sudah ada kantor," ujarnya.

Katanya, masalah dana desa tidak hanya di Papua, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, pemerintah kabupaten dan dinas terkait harus memberikan pemahaman kepada para kepala kampung.

"Tidak dipungkiri di Papua ada kepala kampung yang tidak mampu mengelola dana desa. Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi itu dan mengajarkan penyalahgunaan dana desa," katanya. 

Politikus Partai Gerindra itu juga mengingatkan pemerintah kabupaten, dinas terkait dan pihak lainnya tidak memotong anggaran dana desa yang disalurkan ke kampung dengan alasan apa pun.

"Harus utuh disalurkan. Selain itu, bupati jangan pilih kasih dalam pemberian dana desa. Jangan karena kampung A basisnya ketika pilkada sehingga dapat dana besar dan kampung yang bukan basisnya anggarannya kecil," imbuhnya. 

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Donatus Motte mengatakan pengelolaan dana desa tidak boleh salah sasaran, karena penggunaannya telah diatur dan telah dilakukan sosialisasi. 

"Ada laporan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Tolikara dan Pegunungan Bintang. Di Kabupaten Tolikara, dana desa diduga digunakan membeli 541 motor, dan di Pegunungan Bintang diduga ada pemotongan Rp20 juta per kampung," katanya belum lama ini. (*)

loading...

Sebelumnya

PWNU Papua ingin pemerintah tegas melaksanakan Perppu ormas

Selanjutnya

Kesiapan infrastruktur PON dan atlet harus sejalan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe