Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. Pembubaran parlemen ancam demokrasi Tonga
  • Selasa, 29 Agustus 2017 — 08:18
  • 442x views

Pembubaran parlemen ancam demokrasi Tonga

Dr. Halapua mengakui bahwa pemerintahan Pohiva turut bertanggungjawab atas masalah yang ada sekarang, namun Tonga sendiri memiliki masalah yang masih harus didalami, termasuk di antaranya soal Raja yang masih memiliki banyak kuasa.
(mantan) Perdana Menteri Tonga Akilisi Pohiva - ITU/R.Farrel
RNZI
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Tonga, Jubi - Pada hari kamis (24/8) kemarin, penerbitan sebuah selebaran pendek mengejutkan banyak orang Tonga. Raja Tupou VI membubarkan parlemen Tonga, terhitung dari pukul lima sore itu.  

Pembubaran itu merupakan puncak dari rasa frustrasi Ketua Dewan Tonga, Lord Tu'ivakano atas pemerintahan Perdana Menteri 'Akilisi Pohiva.

Lord Tu'ivakano datang ke Istana mengekspresikan rasa frustrasi ini dan meminta agar parlemen ini dibubarkan.

Pada hari Kamis Raja Tupou dan para anggota kabinet (yang tergabung dalam sebuah Dewan Penasehat) bertemu dan mengambil keputusan tersebut.

Pemerintahan akan terus berlangsung hingga pelaksanaan pemilihan umum, yang harus dilaksanakan sebelum 16 November.

Namun keputusan untuk membubarkan parlemen lebih dari setahun sebelum pemilihan berikutnya, menunjukkan tidak adanya kepercayaan kepada Pohiva, aktivis demokrasi yang merupakan Perdana Menteri pertama Tonga yang dipilih secara demokratis pada tahun 2014.

Sitiveni Halapua, seorang akademisi mengatakan bahwa keputusan Raja ini tidak melanggar konstitusi dan Raja tidak perlu menjelaskan mengapa keputusan ini diambil.

Halapua juga menyatakan bahwa tindakan ini merupakan pertanda yang mengkhawatirkan, ketika negara ini masih tersendat-sendat menuju demokrasi.

"Saya pikir ada banyak kekecewaan karena waktu itu kami sangat menginginkan demokratisasi," ujarnya.

Seorang penerbit, Kalafi Moala mengatakan keputusan ini merupakan langkah mundur dalam pergerakan demokrasi.

"Ketua Dewan pergi begitu saja menghadap Raja dan mengatakan, ‘ini tidak sukses’," lanjut Moala.

Pohiva adalah  Perdana Menteri pertama yang terpilih secara demokratis, di antara parlemen yang baru untuk kedua kalinya dipilih secara demokratis. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai reformasi yang terjadi pada waktu kekuasaan Raja sebelumnya, Tupou V.

Reformasi yang terjadi pada masa Tupou V merupakan hasil dari perjuangan panjang untuk kemerdekaan, yang dipimpin oleh Pohiva (76 tahun) yang dulu bekerja sebagai seorang guru.

Di bawah konstitusi tahun 1875, Raja Tonga merupakan orang paling berkuasa di dalam negeri tersebut, bersama dengan kelompok bangsawan yang mewakili pulau-pulau sekitar. Dewan Penasihat dan kebanyakan dari anggota badan legislatif pun ditetapkan Raja.

Tapi pada akhir abad ke-20, sebuah gerakan untuk demokrasi dimulai. Pada tahun 2005, negara ini dihantam mogok kerja dan demonstrasi masa yang menuntut adanya demokratisasi.

Pada September 2006, Raja Tupou IV meninggal dunia dan Tupou V diangkat menjadi raja, dimana ia menjanjikan reformasi.

Pada November 2006 kemarahan ini memuncak dan di ibukota Tonga, Nuku'alofa, terjadi kerusuhan yang menghancurkan sebagian besar wilayah bisnis kota tersebut.

Ketika pemerintah merespon dengan menetapkan situasi darurat untuk menghadapi kerusuhan tersebut, tapi pada tahun 2008 Tupou V mengumumkan bahwa pemilihan akan dilaksanakan pada tahun 2010, dan bahwa proses ini akan didahului dengan reformasi konstitusi.

Untuk pertama kalinya, mayoritas anggota badan legislatif dipilih warga negara, dan sembilan kursi disimpan untuk kaum bangsawan. Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan demokrasi.

Tapi semua harapan yang ada kandas begitu pemerintahan Pohiva dimulai dan dinodai kontroversi. 

"Dalam banyak hal, Perdana Menteri kita sekarang beserta kabinetnya gagal mempraktikkan good governance, penentuan kebijakan yang benar dan pemerintahan yang jujur dalam tiga tahun terakhir," demikian pernyataan Lord Vaea, seorang bangsawan yang juga anggota parlemen Tonga.

Masalah yang dihadapi Pohiva antara lain adalah keputusannya untuk meratifikasi traktat PBB tentang perempuan, reformasi sistem pendidikan dan pemecatan tiga menterinya, di mana salah satu menjadi terdakwa kasus penyogokan.

Pada tahun 2016 Pohiva mengalami krisis yang serupa, namun ia berhasil lolos dan terus memerintah. Meski demikian, kontroversi yang ada masih berlanjut.

Ada banyak kontroversi lain di sekitar Pohiva, tapi yang paling besar diantaranya adalah keputusan untuk mundur sebagai tuan rumah Pacific Games, dua tahun sebelum pelaksanaan acara ini.

Walaupun ia mengkritisi Pohiva, Lord Vaea setuju bahwa tindakan Raja Tupou VI merupakan langkah mundur bagi demokrasi.

"Ini membuat saya bertanya-tanya mengapa transisi ini tidak berjalan lancar."

Dr. Halapua mengakui bahwa pemerintahan Pohiva turut bertanggungjawab atas masalah yang ada sekarang, namun Tonga sendiri memiliki masalah yang masih harus didalami, termasuk di antaranya soal Raja yang masih memiliki banyak kuasa.

Menurut Halapua, dalam proses konsultasi yang mendahului reformasi sebelumnya, masalah distribusi kekuasaan tidak dibahas secara mendalam. Raja masih mempunyai hak veto dan hak untuk membubarkan pemerintah kapan pun ia kehendaki.

"Ketika membahas perubahan konstitusi fokus masalah selalu ada pada kekuasaan kabinet, pemerintah dan parlemen. Pertanyaan tentang kekuasaan raja sama sekali tidak disentuh," kata Halapua, yang menduga bahwa akan ada debat tentang demokrasi.

Baik Dr Halapua maupun Lord Vaea berkata bahwa kemungkinan adanya kerusuhan seperti di Nuku'alofa tahun 2006 sangat kecil.

Menurut Halapua, ada kekecewaan yang dalam terhadap pemerintah dan demokratisasi tidak banyak mengubah hidup orang Tonga.(L.J. Giay)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Anggota oposisi Kiribati tolak minta maaf

Selanjutnya

PM Vanuatu: Kita tidak hanya membutuhkan pengacara

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe