Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Wabup Mimika pertanyakan PKH untuk warga pedalaman
  • Selasa, 29 Agustus 2017 — 10:45
  • 618x views

Wabup Mimika pertanyakan PKH untuk warga pedalaman

Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang, mempertanyakan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2017 di wilayah itu yang belum mencakup warga di pedalaman dan pesisir.
Ilustrasi wilayah pedalaman Mimika yang sulit dijangkau dan masih banyak masyarakanya yang belum sejahtera namun belum semua tersentuh Program Keluarga Harapan - IST
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Timika, Jubi/Antara - Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang, mempertanyakan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2017 di wilayah itu yang belum mencakup warga di pedalaman dan pesisir.

Yohanis mempertanyakan hal itu di Timika, Senin (28/8/2017), ketika mengetahui jumlah peserta PKH 2017 di Mimika baru mencapai 6.285 peserta, meskipun jumlah itu tergolong paling banyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Papua.

Menurut dia, jumlah tersebut masih terlampau sedikit mengingat masih terdapat keluarga-keluarga yang tinggal di pedalaman dan pesisir yang justru belum sejahtera namun tidak terdaftar sebagai peserta PKH.

"Nyatanya warga di enam distrik belum terdaftar kan? 6.285 itu baru di 12 distrik, sedangkan yang lainnya bagaimana?" ujarnya.

Yohanis kemudian mendesak Dinas Sosial setempat dan Badan Pusat Statistik Mimika untuk lebih bekerja keras mendata keluarga yang belum sejahtera untuk dapat menjadi peserta PKH.

"Data yang ada kan kita yang kirim. Omong kosong kalau bilang data itu dari pusat. Justru kita yang usulkan baru keluar data sebanyak 6.285 dan itupun tidak menjangkau semua keluarga yang memang belum sejahtera," kata Yohanis.

Ia juga mengatakan Pemkab Mimika tidak perlu malu jika peserta PKH Mimika lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang ada di Papua.

"Tidak boleh malu. Kenyataanya memang seperti itu. Untuk apa malu atau bahkan kita mau kurang data itu biar kelihatan lebih sedikit dari kabupaten lain," katanya lagi.

Menurut dia, jika pemerintah pusat hanya mampu membiayai sebanyak 6.285 keluarga maka seharusnya Pemkab Mimika juga dapat berkontribusi melalui APBD Mimika yang menurutnya cukup besar untuk membiayai 6.285 keluarga yang lain yang belum menjadi peserta PKH.

"Dinsos bisa anggarkan itu misalnya sebanyak Rp 20 miliar untuk program yang sama tetapi dibiayai oleh kabupaten, kenapa tidak? Ini baru namanya program yang langsung menyentuh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Mimika, Petrus Yumter, mengusulkan kepada Wabup Mimika agar jumlah tersebut dievaluasi kembali namun Wabup menolak dan mengakui bahwa jumlah tersebut terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah keluarga yang nyatanya banyak belum sejahtera. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Pemilik honai adat yang dibakar minta ganti rugi

Selanjutnya

Sebanyak 24  Mama Papua diberi payung untuk jualan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe