Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pemamggilan sejumlah pejabat itu hal yang wajar, asal tidak ada muatan politik
  • Selasa, 29 Agustus 2017 — 16:23
  • 610x views

Pemamggilan sejumlah pejabat itu hal yang wajar, asal tidak ada muatan politik

"Menjadi saksi atau memberikan keterangan itu hal biasa. Tapi jangan ada kepentingan politik di situ. Jangan karena ada pesan sponsor atau lainnya," kata politikus PDI Perjuangan itu, Selasa (29/8/2017).
Ilustrasi - IST 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize, mengatakan sah-sah saja Bareskrim Mabes Polri memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Papua dan Gubernur Papua Lukas Enembe, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pendidikan, asalkan tidak ada kepentingan politik di balik itu.

Ia mengatakan, selama itu bertujuan untuk penegakan hukum, tidak masalah. Tapi jangan karena ada ada kepentingan politik. 

"Menjadi saksi atau memberikan keterangan itu hal biasa. Tapi jangan ada kepentingan politik di situ. Jangan karena ada pesan sponsor atau lainnya," kata politikus PDI Perjuangan itu, Selasa (29/8/2017).

Menurutnya, jika penyidik Bareskrim Mabes Polri memang melaksanakan tugasnya untuk kepentingan penyidikan demi penegakan hukum, silakan. Itu hal yang wajar karena sudah menjadi tugas kepolisian. 

"Saya pikir wajar saja selama tidak dipolitisir. Memberikan keterangan terhadap apa yang terjadi itu, biasa saja," ujarnya.

Katanya, tidak mengapa Gubernur Papua, Lukas Enembe hadir sebagai saksi dan memberikan keterangan kepada penyidik. 

"Tidak apa-apa pak gubernur hadir sebatas memberikan keterangan. Tapi jangan ada indikasi kepentingan politik, karena kini musim politik. Jangan sampai ada jegal menjegal untuk kepentingan politik," ucapnya. 

Diketahui, kepolisian akan memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua, dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran beasiswa untuk mahasiswa Papua tahun anggaran 2016.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Erwanto Kurniadi mengonfirmasi hal tersebut.

"Senin sampai Kamis pekan depan pemeriksaan pejabat-pejabat pemprov terkait," kata Kombes Erwanto melalui pesan singkat, Sabtu (26/8/2017) malam.

Menurut dia, pemeriksaan para saksi tersebut akan dilakukan selama sepekan ke depan. Penyelidikan kasus dimulai sejak 16 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik/73/VIII/2017/Tipidkor.

Dalam kasus itu, penyidik Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi termasuk Direktur Operasional BPD Papua.

"Sekitar 10 saksi sudah diperiksa termasuk Direktur Operasional BPD Papua," katanya. (*)

Berikut jadwal pemeriksaan:

Senin (28/8) akan diperiksa mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Papua Benyamin, dan Kepala BPKAD Papua Ridwan.

Selasa (29/8), dijadwalkan pemeriksaan Sekretaris Daerah Papua Hery Dosidaen, Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda dan Kepala Dinas Sosial Papua Ribka H.

Pada Rabu (30/8) akan diperiksa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua M. Musaad, Kadisdik Besem G, dan Bendahara T. Rumbiak.

Kamis (31/8) dijadwalkan pemeriksaan Gubernur Papua Lukas Enembe dan staf Badan Kepegawaian Nicolas W.

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Komnas HAM: putusan sidang terbakarnya kitab suci ditunda

Selanjutnya

Wakil Ketua DPRP: bubarkan saja pendamping kampung

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe