Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Wakil Ketua DPRP: bubarkan saja pendamping kampung
  • Selasa, 29 Agustus 2017 — 16:31
  • 1012x views

Wakil Ketua DPRP: bubarkan saja pendamping kampung

"Kalau kepala kampung masih dapat tangkap, bubarkan saja pendamping. Untuk apa ada pendamping kalau hanya makan gaji buta. Kita tidak bisa semena-mena menyalahkan kepala kampung. Tidak bisa kepala kampung disalahkan sepenuhnya," kata Edo, Selasa (29/8/2017).
Ilustrasi dana desa - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize mengatakan, jika ada kepala kampung di Papua yang bermasalah dengan pengelolaan dana desa dari kementerian, sebaiknya keberadaan pendamping desa/kampung dibubarkan.

Kata Edo, ia bukannya membela para kepala kampung, namun harus dipahami jika mereka baru sekarang mengelola anggaran yang nominalnya terbilang besar. Harusnya pemerintah yang berperan aktif, memberikan pemahaman, petunjuk, bimbingan dan lainnya.

"Kalau kepala kampung masih dapat tangkap, bubarkan saja pendamping. Untuk apa ada pendamping kalau hanya makan gaji buta. Kita tidak bisa semena-mena menyalahkan kepala kampung. Tidak bisa kepala kampung disalahkan sepenuhnya," kata Edo, Selasa (29/8/2017).

Namun menurutnya, jika ada temuan penyalahgunaan anggaran dana desa dan diproses hukum, tentu kepala kampung yang akan bertanggung-jawab. 

"Kalau diproses hukum, ya itu sesuai aturan kalau salah gunakan keuangan. Tapi jangan karena mereka (kepala kampung) tidak paham kemudian jadi korban," ujarnya.

Katanya, pendamping kampung yang harusnya maksimal dalam melalukan pendampingan. Secara maksimal memberikan arahan para kepala kampung dalam mengelola dan mempergunakan dana desa, sesuai aturan dan program yang ada pada petunjuk teknis. 

"Pendampingannya yang harus maksimal. Untuk apa ada pendamping banyak-banyak kalau masih ada masalah. Pendamping harusnya selalu berada di kampung mendampingi kepala kampung dan melihat apa yang harus diperbaiki, dan apa yang perlu ditingkatkan," katanya. 

Terpisah Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Elvis Tabuni menyatakan, pengawasan penggunaan dana desa atau dana kampung harus diperketat. 

Katanya, dana desa bertujuan membangun desa/kampung, namun tidak jarang dana itu dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

"Pengawasan harus diperketat. Pendamping juga harus diawasi," kata Elvis sehari sebelumnya. 

Namun menurutnya, ada juga kepala kampung yang benar-benar melaksanakan program di kampung, termasuk membangun kantor desa. 

"Dulu tidak ada kantor, sekarang dengan adanya dana desa, fasilitas tersebut sudah tersedia," ujarnya.

Katanya, masalah dana desa tidak hanya di Papua, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, pemerintah kabupaten dan dinas terkait harus memberikan pemahaman kepada para kepala kampung. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemamggilan sejumlah pejabat itu hal yang wajar, asal tidak ada muatan politik

Selanjutnya

Perdasi keuangan DPRP telah dikonsultasikan ke Kemendagri

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe