Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ekonomi
  3. REI keluhkan perizinan perumahan dari pemerintah daerah
  • Selasa, 29 Agustus 2017 — 17:47
  • 725x views

REI keluhkan perizinan perumahan dari pemerintah daerah

"Masalah perizinan masih menjadi kendala utama bagi kami. Padahal pemerintah pusat sudah menyederhanakannya," katanya,
Salah satu perumahan yang dibangun oleh pengembang (dok Arjuna Pademme) 
Sindung Sukoco
sindung@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (REI) Papua, mengeluhkan perizinan yang menjadi kendala bagi pengembang, untuk membangun kawasan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

Hal tersebut disampaikan Ketua REI Papua, Maria Nelly Suryani, melalui telepon selularnya, Selasa (29/8/2017).

"Masalah perizinan masih menjadi kendala utama bagi kami. Padahal pemerintah pusat sudah menyederhanakannya," katanya,

Menurut dia, kebijakan penyederhanaan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, belum sepenuhnya diikuti oleh pemerintah daerah, khususnya PP Nomor 64 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 55 tahun 2017.

"Seperti misalnya izin Amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL), oleh pemerintah pusat seharusnya cukup dalam bentuk surat pernyataan, tetapi oleh pemerintah daerah harus menjadi pemasukan daerah (PAD)," katanya.

Selain itu izin lokasi, kata Maria, menurut pemerintah pusat untuk pengembangan kawasan dengan luas tanah di bawah lima hektare tidak perlu ada izin lokasi, tetapi oleh pemerintah daerah izin tersebut harus dilengkapi.

"Juga tentang retribusi daerah terhadap transaksi MBR dalam membeli RST (Rumah Sejahtera Tapak) yakni BPHTB sebesar Rp6 jutaan masih berlaku, yang seharusnya dibebaskan. Hal ini memberatkan MBR belum lagi biaya AJB (akta jual beli), IMB, uang muka dan lain-lain," lanjutnya.

Menurutnya, hal tersebut yang membuat target ada yang tak terkejar. Sehingga iklim usaha perumahan tak sepesat di daerah lainnya yang mana Papua belum menyerap program perumahan, yang dilaksanakan Kementerian Perumahan Rakyat.

Khusus untuk rumah sederhana, kata Maria, jika sebelumnya target pembangunan selama tahun 2017 sebanyak 3.400 unit, saat ini hingga Agustus baru mencapai 1.300 unit. 

"Padahal untuk rumah sederhana ini peminatnya sangat banyak, di sisi lain pembangunan rumah sederhana ini kan juga untuk menyukseskan program pemerintah," katanya.

Yusman, warga Kota Jayapura, mengaku perlu adanya kebutuhan rumah bagi masyarakat, terutama rumah layak huni serta rumah sederhana.

"Saya harap pemerintah juga perlu melihat masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa mendapatkan rumah," sampainya. (*)

loading...

Sebelumnya

Garam dapur mendadak hilang di pasaran Enarotali

Selanjutnya

Satelit Telkom rusak, sejumlah transaksi bank gangguan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe