Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Inspektorat didesak periksa pengelolaan dana desa
  • Rabu, 30 Agustus 2017 — 11:30
  • 611x views

Inspektorat didesak periksa pengelolaan dana desa

Inspektorat Kabupaten Merauke didesak melakukan pemeriksaan pengelolaan penggunaan dana desa karena disinyalir kuat adanya dugaan penyelewengan dilakukan para kepala kampung.
Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu, bersama sejumlah anggota dewan – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
frans@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Merauke, Jubi - Inspektorat Kabupaten Merauke didesak melakukan pemeriksaan pengelolaan penggunaan dana desa karena disinyalir kuat adanya dugaan penyelewengan dilakukan para kepala kampung.

Selain melakukan pemeriksaan, pejabat di instansi tersebut diminta turun ke kampung-kampung, melihat kondisi sesungguhnya di kampung. Apakah benar ada kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat atau tidak.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Moses Kaibu, saat ditemui Jubi, di kantornya, Selasa (29/8/2017).

“Semua orang tahu bahwa dana desa yang digelontorkan setiap kampung di atas Rp 1 miliar. Namun kenyataanya kampung seperti mati. Tak ada pembangunan yang nampak,” tegasnya.

Moses membandingkan dengan program sebelumnya, Gerakan Pembangunan Kampungku (Gerbangku), pembangunan desa berjalan dan kampung menjadi sangat hidup. Padahal dana yang digelontorkan di setiap kampung saat itu hanya sekitar Rp 300  juta.

“Kepala kampong harus diaudit. Pejabat termasuk anggota Dewan saja diaudit, masa seorang kepala kampung dibiarkan begitu saja. Padahal dia telah menggunakan dana ratusan juta untuk kepentingan pribadinya,” ujar Moses.

Dia mengaku pernah mendapatkan bukti pelaporan kepala kampung disertai foto bangunan. Namun dalam kenyataan di kampung tersebut tak ada fisik pembangunan. Ini telah ada manipulasi dan pembohongan dilakukan kepala kampung bersama kroni-kroninya.

Anggota dewan lainnya, Tarsisius Awi, mengakui sering ada keluhan dari masyarakat di sejumlah kampung di Distrik Kimaam maupun Waan, terkait pengelolaan dana desa yang diatur sendiri oleh kepala kampung.

“Memang dalam kenyataan bahwa tak ada pembangunan yang nampak di kampung dari dana miliaran rupiah yang diturunkan pemerintah pusat. Tentunya kepala kampung harus bertanggung-jawab, karena dia yang melakukan pencairan dana desa,” katanya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Sebanyak 25 pasutri ikut nikahan massal

Selanjutnya

Tahun 2019, dikhawatirkan tak ada anak Marind di Dewan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe