Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Tahun 2019, dikhawatirkan tak ada anak Marind di Dewan
  • Rabu, 30 Agustus 2017 — 11:43
  • 954x views

Tahun 2019, dikhawatirkan tak ada anak Marind di Dewan

Moses Kaibu, salah satu putra asli Kimaam yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Merauke, mengkhawatirkan pada 2019 mendatang, tak ada anak Marind bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke.
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke yang beralamat di Jalan Brawijaya – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Merauke, Jubi - Moses Kaibu, salah satu putra asli Kimaam yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Merauke, mengkhawatirkan pada 2019 mendatang, tak ada anak Marind bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke.

“Dengan melihat perkembangan politik  khususnya menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif 2019, ada gambaran jika orang Marind tak ada perwakilan di lembaga legislatif,” ungkap Moses, kepada Jubi, Selasa (29/8/2017).

“Mengapa saya katakan demikian karena dapat dilihat dari jumlah penduduk yang ada. Dimana, lebih mendominasi adalah orang non Papua. Sehingga otomatis mereka memilih orang yang dikenal dekat,” tututurnya.

Bahkan, lanjut Moses, dipastikan orang berduit yang akan dipilih. Sejumlah kriteria dimaksud, tidak ada pada orang Marind.

“Ini menjadi suatu ancaman serius. Olehnya, saya minta Bupati Merauke, Frederikus Gebze, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat suatu regulasi jelas berkaitan dengan keterwakilan orang Marind di DPRD,” pintanya.

“Perlu ada ‘warna’ di DPRD Merauke, dimana sebagian orang Marind harus diakomodir,” pintanya lagi.

Salah seorang intelektual Marind, Harry Ndiken, mendukung penuh penerbitan regulasi untuk keterwakilan putra-putri Marind di Dewan. Tentunya, ini sangat diharapkan peran dari pembina politik yakni Bupati Merauke.

“Saya kira apa yang disuarakan Pak Moses Kaibu, sangat tepat.  Kuota bagi anak Marind sebagai pemilik negeri ini harus diberikan perhatian khusus,” katanya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Inspektorat didesak periksa pengelolaan dana desa

Selanjutnya

DPRD Merauke soroti pengerjaan pot bunga di trotoar

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe