Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Dana desa di Papua akan diaudit kementerian
  • Rabu, 30 Agustus 2017 — 17:20
  • 788x views

Dana desa di Papua akan diaudit kementerian

"Mayoritas desa di Provinsi Papua telah menerima penyaluran dana desa, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk itu, kami akan lakukan audit, meskipun kondisi geografis Papua yang sulit di jangkau," kata Mashudi kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (30/8/2017).
Ilustrasi Dana Desa - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Mashudi, anggota Satgas Dana Desa Kementerian Desa, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa di Papua.

"Mayoritas desa di Provinsi Papua telah menerima penyaluran dana desa, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk itu, kami akan lakukan audit, meskipun kondisi geografis Papua yang sulit di jangkau," kata Mashudi kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (30/8/2017).

Ia menilai, kampung-kampung di Papua yang sulit dijangkau dari pengawasan, bisa menimbulkan keinginan untuk melakukan penyimpangan. "Inilah persoalannya, bukan saja di Papua, daerah lain pun mengalami hal yang sama," sambungnya.

Menanggapi itu, pihaknya menilai pengawasan dana desa perlu keterlibatan inspektorat provinsi dan kabupaten/kota. "Ini program dengan anggaran yang besar, jadi pengawasan harus optimal, sehingga dana ini benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung," ucapnya.

Untuk melakukan audit dana desa di Papua, ujar ia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal menggandeng inspektorat dan akuntan publik. Dengan tujuan audit dilakukan untuk memastikan seluruh dana tersalurkan dan digunakan sesuai peruntukan.

"Dana desa yang dialokasikan untuk Papua tahun anggaran 2017 mengalami peningkatan hingga mencapai Rp4.3 triliun, dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp3.3 triliun untuk lima ribuan kampung lebih, yang tersebar pada 29 kabupaten/kota di provinsi Papua," kata Mashudi.

Dia menambahkan, selain melalukan audit, ke depan pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga akan melakukan pengawasan dana desa melalui teknologi.

"Sedang digarap tata cara pengawas melalui teknologi ini, sebab semua daerah di Indonesia sudah dapat dijangkau internet, khusus untuk Papua tentu akan kami pasang solar cell setiap kampung yang belum ada jaringan listrik," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Donatus Mote, mengatakan dana desa yang dikucurkan pemerintahan pusat adalah untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua.

Namun demikian, dana desa juga bisa menimbulkan bahaya-bahaya lainnya bila pengawasan dan pendampingannya tidak optimal dilakukan.

"Di Papua, aparat pemerintahan di kampung masih ada yang salah gunakan dana desa. Padahal dana ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat kampung," kata Mote.

Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua sudah mengirim pendamping ke masing-masing kampung. Oleh karena itu, aparat pemerintahan kampung harus manfaatkan pendamping  tersebut.  

"Pandamping yang kita kirim ke kampung dimanfaatkan karena mereka digaji oleh pemerintah untuk melakukan pendampingan, jika mereka tidak berada di tempat kerja, silakan telepon saya di nomor 081248494499," tutupnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Gubernur minta Bakohumas tingkatkan kemitraan

Selanjutnya

Dinas ESDM: soal saham Freeport, masih tunggu gubernur

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe