Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Dinas ESDM: soal saham Freeport, masih tunggu gubernur
  • Rabu, 30 Agustus 2017 — 17:27
  • 675x views

Dinas ESDM: soal saham Freeport, masih tunggu gubernur

Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Papua, Frets Boray mengatakan terkait ini, pihaknya masih akan melapor ke gubernur, karena untuk memberi kepastian berapa besar saham yang diinginkan oleh pemerintah provinsi merupakan kebijakan pimpinan.
Ilustrasi tambang PT Freeport Indonesia - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, belum bisa memastikan berapa besar saham Freeport Indonesia yang akan diambil pemerintah provinsi Papua, pasca pemerintah pusat mengambil alih perusahaan tambang raksasa ini melalui divestasi saham sebesar 51 persen. 

Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Papua, Frets Boray mengatakan terkait ini, pihaknya masih akan melapor ke gubernur, karena untuk memberi kepastian berapa besar saham yang diinginkan oleh pemerintah provinsi merupakan kebijakan pimpinan.

"Inikan nanti kami laporkan dulu ke pak gubernur, baru gubernur bakal mengambil sikap dari pemerintah provinsi maunya berapa, tetapi tentu kita juga memberikan kajian kepada gubernur," kata Frets kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (30/8/2017).

Selain soal saham, ujar ia, pihaknya juga meminta kejelasan pemerintah pusat terkait dengan pembangunan smelter di Papua, karena sejak awal dinas ESDM sudah memberikan berbagai pertimbangan.

"Kami sudah sampaikan kepada mereka, pada rentang 2011-2012, pemerintah pusat sudah menawarkan kepada pemerintah daerah saham sebesar 9,36 persen, nah secara historis kita bisa lihat pada tahun itu untuk saham 9,36 itu presentasinya mencapai 22-25 triliun," ucapnya.

"Jika pada 2017, Pemprov Papua mendapatkan saham 9,36 persen atau 10 persen, pihaknya melihat jika dikonversikan nilainya mencapai puluhan triliun rupiah atau meningkat lebih dari 22-25 triliun, karena saham PTFI sudah masuk pasar modal, sehingga tidak bisa diambil saja melainkan harus dibeli," tambahnya.

Dia menambahkan, kajian yang disampaikan kepada pemerintah pusat merupakan kajian berdasarkan kondisi nyata di lapangan. "Sempat kami lihat dari internet pemerintah pusat mau beri 5 persen kepada pemerintah daerah, ini pakai dasar mana, kita kalau bicara pakai data valid," katanya.

"Di Papua selama ini sangat bergantung pada alokasi dana APBN, APBD maupun dana alokasi khusus (DAK), sehingga jika Pemprov berniat mengambil saham Freeport, maka perlu dipikirkan langkah-langkah strategis," sambungnya.

Sementara itu, Richard C. Adkerson, Presiden dan Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) mengatakan pihaknya dengan senang hati mengumumkan suatu kesepakatan kerangka kerja guna mendukung operasi dan investasi yang sedang dijalankan di Papua.

Tercapainya kesepahaman mengenai struktur kesepakatan bersama, ujar ia, merupakan hal yang signifikan dan positif bagi seluruh pemangku kepentingan. 

"Pekerjaan penting masih harus dilakukan untuk mendokumentasikan kesepakatan ini, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan dokumentasi tersebut sesegera mungkin di tahun 2017," kata Richard kepada wartawan melalui rilis pers. (*)

loading...

Sebelumnya

Dana desa di Papua akan diaudit kementerian

Selanjutnya

Gubernur Papua serahkan 37 ekor sapi kurban

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe