Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Perdasi keuangan DPRP telah dikonsultasikan ke Kemendagri
  • Rabu, 30 Agustus 2017 — 17:33
  • 528x views

Perdasi keuangan DPRP telah dikonsultasikan ke Kemendagri

Ia mengatakan, hasil konsultasi itu, tidak ada hal prinsip yang dikoreksi Kemendagri, selain beberapa kalimat dalam perdasi yang perlu diubah lantaran penggunaannya dinilai kurang tepat.
Ilustrasi Gedung DPR Papua - Dok. Jubi 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize menyatakan, pihak DPR Papua telah mengkonsultasikan peraturan daerah provinsi (Perdasi) tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan serta anggota DPR Papua, kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini.

Ia mengatakan, hasil konsultasi itu, tidak ada hal prinsip yang dikoreksi Kemendagri, selain beberapa kalimat dalam Perdasi yang perlu diubah lantaran penggunaannya dinilai kurang tepat.

"Proses konsultasinya sudah. Hanya ada beberapa kalimat yang perlu diperbaiki, karena dianggap tidak pas. Tidak ada hal prinsip yang dikoreksi," kata Edo Kaize, Rabu (30/8/2017).

Menurutnya, perbaikan dapat dilakukan sambil menunggu Pemprov Papua menertibkan peraturan gubernur (Pergub).

"Perdasi itu bisa dikoreksi sambil menunggu diterbitkannya Pergub. Pemprov perlu segera mengeluarkan Pergub agar Perdasi ini segera diberlakukan," ujarnya.

Katanya, Perdasi hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPR tidak dapat diberlakukan jika Pergub-nya belum diterbitkan. 

"Ya, Perdasi ini masih membutuhkan Pergub untuk implementasinya,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, Orwan Tolli Wone mengatakan, ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, terkait aturan mengenai hak-hak keuangan dan administrasi untuk pimpinan dan anggota DPR.

"Perdasi-nya sudah disahkan dan dikonsultasikan ke Kemendagri. Tinggal menunggu Pergub untuk memberlakukan aturan ini. Jadi semua masalah keuangan dan admnistrasi pimpinan juga anggota DPR Papua diatur dalam Perdasi itu," kata Orwan. (*)

loading...

Sebelumnya

Wakil Ketua DPRP: bubarkan saja pendamping kampung

Selanjutnya

Sondegau: fasilitas PON Papua harus tampak pada 2018

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe