Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Divestasi saham PTFI tetap tidak menguntungkan pemilik ulayat
  • Rabu, 30 Agustus 2017 — 17:46
  • 753x views

Divestasi saham PTFI tetap tidak menguntungkan pemilik ulayat

"Mestinya Pemerintah Indonesia dan PT Freeport melibatkan pemilik hak ulayat dalam negosiasi tersebut. Harus jelas masyarakat pemilik hak ulayat mendapatkan berapa persen dari divestasi saham itu," kata Ketua Tim Ad Hoc Pemprov Papua untuk kelebihan bayar pajak PT Freeport itu via teleponnya, Rabu (30/8/2017).
Ilustrasi aktivitas penambangan Freeport - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Ruben Magai menilai, meski PT Freeport Indonesia (PTFI) menyatakan siap melakukan divestasi 51 persen sahamnya seperti keinginan Pemerintah Indonesia, namun hal itu tetap tidak menguntungkan pemilik ulayat area penambangan emas dan tembaga itu.

Ia mengatakan, kesepakatan Pemerintah Indonesia dan PTFI terkait divestasi saham tidak akan menguntungkan suku pemilik ulayat selama mereka tidak dilibatkan, dan tidak jelas seperti apa posisi mereka.

"Mestinya Pemerintah Indonesia dan PT Freeport melibatkan pemilik hak ulayat dalam negosiasi tersebut. Harus jelas masyarakat pemilik hak ulayat mendapatkan berapa persen dari divestasi saham itu," kata Ketua Tim Ad Hoc Pemprov Papua untuk kelebihan bayar pajak PT Freeport itu via teleponnya, Rabu (30/8/2017).

Katanya, Pemerintah Indonesia dan PTFI harus tahu posisi masyarakat dari suku pemilik ulayat seperti apa. Pemerintah Indonesia dan Freeport jangan lagi melakukan kesalahan, seperti ketika kedua pihak menyepakati Kontrak Karya (KK) pertama hingga KK kedua yang akan berakhir 2021.

"Sekarang ada tiga tungku yang menjadi bagian penting yakni investor atau PT Freeport, pemerintah dan masyarakat adat. Pemerintah harus tahu posisinya," ujarnya.

"Sekarang pemerintah itu bertindak sebagai pemilik hak ulayat atau apa," kata Ruben lagi.

Selain itu lanjut Ruben, jika tidak ada penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan PP Nomor 1 tahun 2017 tentang IUPK, masyarakat adat akan ada dalam posisi yang dirugikan.

"Kalau tidak ada penyesuaian, masyarakat adat jadi korban di atas kekayaan mereka. Adanya UU Minerba itu, berarti ada tiga tungku yang menjadi penting yakni PT Freeport, pemerintah dan masyarakat adat," katanya.

Katanya, emas dan tembaga yang ditambang di Bumi Amugsa Mimika, bukanlah milik PTFI atau Pemerintah Indonesia. 

"Ini bukan Freeport dan pemerintah punya, tapi masyarakat pemilik hak ulayat, tapi mereka dapat apa. Harus jelas pemilik hak ulayat area tambang Freeport itu mendapatkan apa dari kesepakatan Freeport dengan Pemerintah Indonesia," imbuhnya. 

PTFI menyatakan siap melakukan divestasi sahamnya hingga 51 persen, seperti keinginan dari pemerintah Indonesia. 
Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017) mengatakan, ini merupakan mandat dari Presiden Jokowi dan dapat diterima oleh PTFI. 

"Pertama ini mandat presiden dan bisa diterima Freeport Indonesia bahwa divestasi yang akan dilakukan menjadi 51% total," kata Jonan.

Selain divestasi saham 51 persen, Freeport juga berkomitmen membangun smelter dalam lima tahun hingga Januari 2022, atau lima tahun sejak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diterbitkan oleh pemerintah kepada Freeport.

"Divestasi 51 persen, pembangunan smelter harus terealisasi," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (*)

loading...

Sebelumnya

Sondegau: fasilitas PON Papua harus tampak pada 2018

Selanjutnya

Tak puas putusan MK, masyarakat palang bandara Sugapa

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe