Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Meepago
  3. Uskup Saklil: terkait Freeport, pemilik hak ulayat tidak dilibatkan
  • Rabu, 30 Agustus 2017 — 19:06
  • 2224x views

Uskup Saklil: terkait Freeport, pemilik hak ulayat tidak dilibatkan

Uskup Saklil menjelaskan dengan adanya perpanjangan kontrak, ada dua hal yang dilanggar, pertama masyarakat pemilik hak ulayat tidak dilibatkan untuk memutuskan perpanjangan kontrak.
Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr dalam suatu kesempatan di Dogiyai – Jubi/Abeth You
Abeth You
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Nabire, Jubi – Setelah pemerintah pusat memutuskan divestasi saham 51% dengan PT. Freeport Indonesia, hal itu menuai beberapa tanggapan dari pimpinan gereja Katolik, Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr. 

Menurut Uskup Saklil, pemilik hak ulayat tidak dilibatkan dalam kesepakatan antara PT Freeport dan pemerintah pusat.

"Nah, ini bisa disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM),” jelasnya, Rabu (30/8/2017).

Uskup Saklil menjelaskan dengan adanya perpanjangan kontrak, ada dua hal yang dilanggar, pertama masyarakat pemilik hak ulayat tidak dilibatkan untuk memutuskan perpanjangan kontrak.

"Kedua masyarakat tidak dilibatkan menentukan haknya sebagai pemilik hak ulayat," jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Papua, Frets Boray mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan berapa besar saham Freeport Indonesia yang akan diambil alih pemerintah provinsi Papua.

Ia mengatakan, pihaknya masih melapor kepada gubernur, karena untuk memberi kepastian berapa besar saham yang diinginkan oleh pemerintah provinsi merupakan kebijakan pimpinan.

"Inikan nanti kami laporkan dulu kepada gubernur. Baru gubernur akan mengambil sikap, pemerintah provinsi maunya berapa. Tetapi tentu kita juga akan memberikan kajian kepada gubernur," kata Frets. (*)

loading...

Sebelumnya

BPBD Paniai titip surat untuk Presiden Jokowi

Selanjutnya

Di hadapan Kepala BKKBN, seorang mama Paniai minta program KB dihapus

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe