Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Gubernur Papua penuhi undangan Bareskrim
  • Senin, 04 September 2017 — 16:30
  • 1091x views

Gubernur Papua penuhi undangan Bareskrim

"Panggilan yang disampaikan itu sifatnya lemah, sehingga kalau mau dilihat dari subtansinya semua SKPD di seluruh provinsi Papua hadir, dan ini tentu berdampak pada proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Papua. Namun sebagai warga negara yang baik, hari ini Gubernur sudah menghadiri panggilan," kata Yance melalui telepon seluler kepada wartawan, di Jayapura, Senin (4/9/2017).
Yance Salambauw, kuasa hukum Gubernur Papua saat memberikan keterangan pers - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Victor Mambor

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk menjadi saksi terkait dana beasiswa tahun 2016 didampingi empat kuasa hukum.

Yance Salambauw, kuasa hukum Gubernur Papua mengatakan pemanggilan Bareskrim kepada gubernur dan beberapa SKPD dari sisi hukum ada beberapa hal perlu digarisbawahi atau mendapat penjelasan lebih lanjut.

"Panggilan yang disampaikan itu sifatnya lemah, sehingga kalau mau dilihat dari subtansinya semua SKPD di seluruh provinsi Papua hadir, dan ini tentu berdampak pada proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Papua. Namun sebagai warga negara yang baik, hari ini Gubernur sudah menghadiri panggilan," kata Yance melalui telepon seluler kepada wartawan, di Jayapura, Senin (4/9/2017).

Terkait ini, ujarnya, pihaknya sempat meminta klarifikasi Bareskrim yang telah menetapkan pemeriksaan ini dalam tingkat penyidikan sehingga kami pertanyakan argument-argument awal atau bukti-bukti yang mengarah kesitu, tetapi kami tidak diberikan," sambungnya.

Untuk itu, katanya, dirinya secara normatif ingin tegaskan, hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2014-2016 menunjukan peningkatan, yang mana pada 2014 Papua mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian, dan 2016 Wajar Tanpa Pengecualian. 

"Memang dalam pemeriksaan ada di singgung soal penggunaan APBD 2017 yang menurut kami ini belum saatnya, karena penggelolaannya masih belum dievaluasi, dan belum bisa dikatakan terjadi penyalahgunaan," ucapnya.

Menanggapi itu, kata Yance, selaku kuasa hukum Gubernur Papua dan SKPD ia menyampaikan, akan mengikuti segala proses hukum,

“Kalaupun ada hal-hal seperti tidak hadir (memenuhi undangan) itu bukan berarti menghindar tetapi semata-mata karena waktu," sambungnya.

Hal yang sama disampaikan Anthon Raharusun, Kuasa Hukum Gubernur Papua. Dirinya meminta kasus ini tidak di politisir, kalau dalam rangka penegakan hukum pihaknya akan ikuti proses ini. Tetapi kalau kemudian kasus ini berindikasi kepada kepentingan-kepentingan politik, sangat disayangkan.

"Saya pikir Bareskrim Polri juga harus kedepankan prinsip-prinsip penegakan hukum ini tanpa harus kedepankan politik yang tidak berkaitan dengan proses hukum, ini penting," kata Anthon.

Untuk itu, dirinya berharap kebijakan pemerintah Papua jangan dikriminalisasi, pasalnya pihaknya tidak ingin kebijakan pembangunan di Papua dalam konteks kriminalisasi,

"Kami juga berharap jangan sampai kasus-kasus seperti ini berindikasi pada kepentingan politik kemudian menjadi sebuah kebijakan-kebijakan yang mengkriminalisasi, ini yang kami cegah. Kami tetap menjaga NKRI,“ ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Vonis kasus Deiyai : Ini negara hukum atau taman bunga?

Selanjutnya

Gustav: Komnas HAM tak berperan banyak di kasus Deiyai

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe