Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Penangguhan pelantikan bupati terpilih Tolikara dipertanyakan
  • Senin, 04 September 2017 — 18:09
  • 771x views

Penangguhan pelantikan bupati terpilih Tolikara dipertanyakan

"Saya pikir itu tidak terlalu berdasar, dan tidak perlu ditanggapi. Penangguhan pelantikan pasangan kepala daerah terpilih Tolikara adalah keliru," kata wakil ketua Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, dan hukum itu kepada Jubi, Senin (4/9/2017).
Ilustrasi salah satu pasangan calon kepala daerah Tolikara ketika kampanye - Dok. Jubi
Sindung Sukoco
sindung@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari daerah pemilihan Tolikara, Puncak dan Puncak Jaya, Orwan Tolli Wone mempertanyakan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara terpilih, Usman G Wanimbo dan Dinus Wanimbo periode 2017-2022, oleh Kementerian Dalam Negeri.

Ia mengatakan, tidak berdasar jika alasan penundaan pelantikan salah satunya karena mempertimbangkan situasi politik dan keamanan di Tolikara, dan adanya tuntutan masyarakat yang melakukan demo di Kemendagri, 21 Agustus 2017.

"Saya pikir itu tidak terlalu berdasar, dan tidak perlu ditanggapi. Penangguhan pelantikan pasangan kepala daerah terpilih Tolikara adalah keliru," kata wakil ketua Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, dan hukum itu kepada Jubi, Senin (4/9/2017).

Katanya, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkekuatan hukum, memenangkan pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Tolikara.

"Proses pilkada Tolikara sudah final. Harusnya segera dilakukan pelantikan pasangan kepala daerah terpilih. Ada kepentingan apa sehingga Kemendagri menangguhkan pelantikan mereka," ujarnya.

Ia khawatir, jika kondisi ini dapat menyebabkan munculnya berbagai opini publik yang berujung terjadinya gesekan di masyarakat Tolikara.

"Kalau itu terjadi, siapa yang bertanggungjawab. Jangan sampai kondisi ini mengganggu pembangunan dan pemerintahan di Tolikara," katanya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Tolikara, Epius O Tabo mengatakan, pihaknya juga keberatan dengan penangguhan pelantikan pasangan kepala daerah terpilih di wilayah itu.

Menurutnya, secara resmi DPRD setempat telah menyurati Kemendagri akhir Agustus 2017. 

"Seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Tolikara, 2017 telah selesai dan sudah ada putusan MK RI Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 yang mengikat," kata Epius O Tabo.

Menurutnya, sejak tahapan pilkada Tolikara hingga keputusan MK, situasi politik dan keamanan di Tolikara kondusif. Justru dengan adanya surat Kemendagri Nomor: 270/6282/OTDA yang menangguhkan pelantikan pasangan kepala daerah tepilih Tolikara dan ditandatangani Dirjen, 23 Agustus 2017, membuat masyarakat setempat resah dan dikhawatirkan terjadi gesekan. 

"Kami tidak yakin surat itu atas perintah Mendagri," ucapnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Berjumpa Menteri ESDM, pemilik ulayat PTFI minta kepastian

Selanjutnya

Serpihan peluru di tubuh korban Deiyai belum bisa diangkat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe