Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Kepala kampung dan pendamping sering tak sejalan
  • Selasa, 05 September 2017 — 13:27
  • 582x views

Kepala kampung dan pendamping sering tak sejalan

Asisten I bidang pemerintahan Sekda Jayawijaya, Tinggal Wusono, mengungkapkan di Kabupaten Jayawijaya sebagian besar antara kepala kampung dan pendamping tidak sejalan dalam mengelola dana kampung.
Para kepala distrik dan kampung saat menghadiri sosialisasi pencegahan anggaran oleh KPK - Jubi/Islami
Islami Adisubrata
islami@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Wamena, Jubi – Asisten I bidang pemerintahan Sekda Jayawijaya, Tinggal Wusono, mengungkapkan di Kabupaten Jayawijaya sebagian besar antara kepala kampung dan pendamping tidak sejalan dalam mengelola dana kampung.

“Para pendamping ini kan ditunjuk langsung dari pemerintah provinsi, dan sebagian besar masyarakat maupun kepala kampung tidak saling bekerjasama,” kata Tinggal Wusono, kepada wartawan di kantor bupati Jayawijaya, Senin (4/8/2017).

Menurutnya, tujuan adanya pendamping kampung agar mereka bisa memfasilitasi secara program, mensosialisasi secara penyusunan anggaran, hingga dokumen APBK itu bisa dihasilkan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua pendamping bisa melaksanakan itu, sehingga ini menjadi evaluasi juga bagi pemerintah daerah.

“Akibat tidak sejalan ini, membuat apa yang diprogramkan pemerintah pusat, provinsi terhadap pengelolaan dana kampung tidak berjalan efektif. Dimana, antara satu dengan lainya saling menyalahkan dan menjelekkan, bukannya mencari solusi bagaimana kaitannya dengan tugas-tugas mereka, sehingga kepala kampung lebih banyak memberdayakan intelektual kampung mereka dalam membantu memproses penyusunan APBK,” ucap Tinggal Wusono.

Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo, dalam suatu kesempatan mengukapkan terkait dana kampung memang program pemerintah pusat,. Jika pemerintah daerah ingin merekrut tenaga pendamping harus ada petunjuk teknis dari pusat dan hal ini tidak dapat dibantu jika tidak ada dasar hukumnya.

Menurutnya, tenaga pendamping yang ada seharusnya dapat membantu kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat berjalan baik, tetapi kenyataan di lapangan oknum-oknum pendamping sendiri ada yang kerja tidak jujur bahkan bekerjasama dengan kepada desa untuk menggunakan dana desa sembarangan dan membuat laporan fiktif.

“Saya berharap agar kegiatan seperti ini jangan terjadi, karena jika dana itu digunakan baik untuk kepentingan masyarakat sesuai perencanaan di tingkat kampung, sebenarnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kalau disalahgunakan, tidak akan ada pembangunan di kampung,” ucap Sekda. (*)
 

loading...

Sebelumnya

STT Arastamar Wamena wisuda 72 calon guru

Selanjutnya

Pemkab dorong PT di Wamena tingkatkan akreditasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe