Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. 16 Tahun Perjanjian Perdamaian Bougainville
  • Selasa, 05 September 2017 — 16:12
  • 316x views

16 Tahun Perjanjian Perdamaian Bougainville

Perjanjian Perdamaian Bougainville membuka jalan bagi perdamaian di pulau yang telah dilanda perang dan konflik selama 10 tahun yang meletus akibat perselisihan pendapat tentang tambang tembaga raksasa Panguna.
Tambang tembaga Panguna yang menyebabkan konflik berkepanjangan di Bougainville – Asia Pacific Report/ Francis O Neill untuk Eco-Action
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Bougainville, Jubi – Minggu ini genap sudah 16 tahun sejak penandatanganan dokumen cetak biru penting yang mengakhiri perang saudara Bougainville, PNG.

Perjanjian Perdamaian Bougainville membuka jalan bagi perdamaian di pulau yang telah dilanda perang dan konflik selama 10 tahun yang meletus akibat perselisihan pendapat tentang tambang tembaga raksasa Panguna.

Panggil untuk menyerahkan senjata

Salah satu diantaranya adalah mantan Perdana Menteri Papua Nugini, Bill Skate, yang meminta kelompok garis keras dan panglima perang untuk menyerahkan senjata mereka. Ini didokumentasikan dalam Perjanjian Gencatan Senjata.

Perempuan berada di garis depan, bernegosiasi untuk perdamaian.

Grup Pemantau Perdamaian, yang terdiri dari pasukan keamanan dari Australia, Selandia Baru, Vanuatu dan Fiji dikerahkan di Bougainville pada tahun 1998. Mereka memantau kesepakatan damai tersebut, melaporkan pelanggaran gencatan senjata, dan mendukung proses perdamaian dan juga terlibat dalam program pembuangan senjata.

Misi ini ditarik pada tahun 2000 dalam sebuah upacara di Lapangan Kemerdekaan di Arawa.

Penandatanganan Perjanjian Perdamaian Bougainville pada tahun 2001 memungkinkan pembentukan ABG pada tahun 2005 dimana Joseph Kabui terpilih sebagai presiden pertama Daerah Otonomi Bougainville.

Ini adalah solusi win-win tapi sejak tahun 2005 implementasi penuh kesepakatan damai tidak kunjung terwujud.

Salah satu masalah utama adalah dana yang harusnya diberikan kepada Bougainville oleh PNG.

Presiden Momis yang blak-blakan

Kepala Suku John Momis, sejak terpilih sebagai presiden tahun 2010 sangat vokal dalam isu Bougainville, terutama pendanaan.

Pada tahun 2014, Perdana Menteri Peter O'Neill melakukan kunjungan ke Bougainville.

Sejak Mei 2016 belum ada pertemuan.

Menteri Urusan Bougainville PNG yang baru, Fr Simon Dumarinu mengatakan bahwa Rapat Pengawasan adalah prioritas dan harus menjadi agenda utama.

Sementara itu, Presiden Momis mengingatkan rakyat Bougainville bahwa penandatanganan dokumen cetak biru penting ini membuka jalan bagi perdamaian di pulau ini.(Asia Pacific Report/Elisabeth C. Giay)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Wanita Pasifika pertama dianugerahi Penyair Selandia Baru

Selanjutnya

Pemerintah Tuvalu dan PBB tandatangani Strategi Pasifik 2018 - 2022

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe