Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pemerintah diingatkan selesaikan masalah tapal batas
  • Selasa, 05 September 2017 — 18:03
  • 631x views

Pemerintah diingatkan selesaikan masalah tapal batas

“Pekan lalu kami Komisi I DPR Papua melakukan hearing dengan Pemkab Keerom, pemerintah Distrik Senggi, dan para tokoh masyarakat di kabupaten itu,” kata Tan kepada Jubi, Selasa (5/9/2017).
Ilustrasi tapal batas – IST 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, hubungan luar negeri, tapal batas dan hukum mengingatkan Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten, segera menyelesaikan tapal batas antarwilayah pemerintahan yang bersengketa.

Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, mengatakan pihaknya akan mendorong penyelesaian masalah tapal batas antarkabupaten di Papua untuk segera dituntaskan.

“Pekan lalu kami Komisi I DPR Papua melakukan hearing dengan Pemkab Keerom, pemerintah Distrik Senggi, dan para tokoh masyarakat di kabupaten itu,” kata Tan kepada Jubi, Selasa (5/9/2017).

Menurutnya, dalam hearing, masalah yang disampaikan adalah batas wilayah daerah, batas wilayah pemerintah, pelintas batas dan peredaran narkoba.

“Tentang batas wilayah, batas wilayah pemerintah dan pelintas batas serta narkoba ini, ini menjadi hal pokok dalam diskusi kami. Ini menjadi catatan penting kami,” ujarnya.

Katanya, beberapa tapal batas antarkabupaten di Papua kini bermasalah. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan. Perlu secepatnya diselesaikan supaya tidak muncul masalah di kemudian hari.

“Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten yang tapal batas wilayahnya bermasalah harus segera mencari penyelesaian. Jangan dibiarkan,” katanya.

Anggota Komisi I DPR Papua lainnya, Wilhelmus Pigai, mengatakan masalah batas wilayah ini bukan hal baru, sudah sejak dulu. Yang harus menyelesaikan ini adalah pemerintah kedua kabupaten dan provinsi, supaya dibuat batas yang jelas secara administrasi.

“Secara administrasi batas wilayah sudah ada, sejak kabupaten terbentuk. Namun terkadang masyarakat mengacu pada wilayah hak ulayat. Makanya sering terjadi perbedaan pendapat di masyarakat,” kata Mus Pigai.

Menurutnya, ini tugas pemerintah memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai batas-batas wilayah itu secara aturan administrasi. Dikhawatirkan, jika sengketa batas wilayah tidak segera diselesaikan dan masyarakat tidak mendapat pemahaman yang baik, akan terjadi gesekan antarmasyarakat. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Emus: ada upaya menjegal anak Papua sekolah di LN

Selanjutnya

Edo Kaize: IPDN hanya dipenuhi anak bos dan pejabat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe