Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Bahas saham Freeport, Sekda Hery: Pemprov minta 20 persen
  • Rabu, 06 September 2017 — 16:21
  • 940x views

Bahas saham Freeport, Sekda Hery: Pemprov minta 20 persen

"Perjuangan untuk kepemilikan 20 persen saham ini suatu komitmen Pemprov Papua kepada pemerintah pusat, Papua harus memiliki saham di PT. Freeport Indonesia," kata Hery melalui rilis pers kepada Jubi, di Jayapura, Rabu (6/9/2017).
Suasana pertemuan antara pemerintah provinsi Papua, Kaupaten Mimika, PT. Freeport Indonesia dengan Kementerian Keuangan RI, di Jakarta - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika akan duduk bersama, membahas pembagian 20 persen saham PT Freeport Indonesia, termasuk dengan beberapa kabupaten di sekitar perusahaan tambang raksasa itu. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, mengatakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan RI, Pemprov Papua meminta 20 persen saham, dari 51 persen saham kepada pemerintah Indonesia.

"Perjuangan untuk kepemilikan 20 persen saham ini suatu komitmen Pemprov Papua kepada pemerintah pusat, Papua harus memiliki saham di PT. Freeport Indonesia," kata Hery melalui rilis pers kepada Jubi, di Jayapura, Rabu (6/9/2017).

Ia menilai, komitmen kepemilikan 20 persen saham Freeport tentu akan menjadi pergumulan panjang pemerintah Papua maupun Mimika, mengingat tugas berat untuk membuat suatu regulasi daerah terkait pajak daerah. "Regulasi itu tentunya menjadi lampiran dalam Peraturan Pemerintah (PP)," sambungnya.

Dia menambahkan, keberadaan Freeport di Papua sudah sangat lama sehingga sangat ironis Papua dengan kekayaan alam yang berlimpah, tapi kesejahteraan masyarakat Papua masih terabaikan.

"Ini menjadi catatan penting untuk semua pihak, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membuat yang terbaik bagi Papua," kata Hery.

"Untuk dikeluarkannya PP yang mengatur kepemilikan saham ini kemungkinan besar 2019. Sebab ada beberapa hal yang harus diselesaikan dan dirancang sehingga nantinya Pemprov Papua, PT Freeport Indonesia dan Pemkab Mimika akan duduk bersama membahas saham 20 persen tersebut termasuk akan tertuang dalam MoU," tambahnya.

Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Frets Boray, mengatakan jika Pemprov Papua mendapatkan saham 9,36 persen atau 10 persen, maka nilainya bisa mencapai puluhan triliun rupiah, karena saham Freeport sudah masuk pasar modal, sehingga tidak bisa diambil saja melainkan harus dibeli.

"Waktu itu perkiraan konversi saham mencapai Rp22-25 triliun, kalau tahun ini bisa melebihi angka itu," kata Frets. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Proyek lambat, daya serap Dinas PU minim

Selanjutnya

Pemprov tingkatkan kemampuan pendidikan politik perempuan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe