Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kadepa: tembak manusia, tapi hanya minta maaf
  • Rabu, 06 September 2017 — 17:47
  • 1221x views

Kadepa: tembak manusia, tapi hanya minta maaf

“Sudah tembak masyarakat, tapi hanya dihukum meminta maaf. Ini sangat tidak masuk akal. Kami kecewa dengan putusan sidang kode etik Polri di Polda Papua,” kata Kadepa, Rabu (6/9/2017).
Ilustrasi demo Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakyat-Peduli HAM Deiyai Papua (SPMR-PHDP) di halaman Gedung DPR Papua, Rabu (6/9/2017), terkait kasus Deiyai – Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzua Kadepa, meminta kepolisian dan lembaga terkait, mengevaluasi putusan terhadap empat anggota polisi yang melakukan penembakan dan menyebabkan 16 warga sipil terluka, serta seorang lainnya meninggal dunia di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, 1 Agustus 2017.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan politik, hukum dan HAM itu mengatakan, sangat tidak manusiawi ketika aparat negara menembak warga sipil dan hanya divonis minta maaf.

“Sudah tembak masyarakat, tapi hanya dihukum meminta maaf. Ini sangat tidak masuk akal. Kami kecewa dengan putusan sidang kode etik Polri di Polda Papua,” kata Kadepa, Rabu (6/9/2017).

Menurutnya, kasus ini tidak boleh hanya terhenti pada putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Perlu ada proses hukum di luar itu. Apakah dibawa ke pidana umum atau lainnya.

“Perlu ada proses hukum yang memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya. Proses hukum yang dilakukan kepolsian secara intitusi terhadap pelaku, sangat tidak diterima oleh semua kalangan, termasuk kami,” ujarnya.

Katanya, jika pelaku hanya dituntut meminta maaf dan dipindahtugaskan atau demosi selama satu tahun, secara psikologis membunuh harapan korban dan keluarganya untuk mendapat keadilan.

“Tidak boleh ada kata maaf. Kalau sudah ada korban dan pelaku, harus diproses hukum dan divonis. Mengenai PT Dewa Grup, sikap kami sudah jelas, tidak boleh lagi beroperasi di Deiyai, bahkan Papua. Begitu juga dengan anggota Brimob, tidak boleh ada di Papua,” katanya.

Sementara Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramadey, mengatakan tidak adanya saksi korban membuat pelaku dalam kasus Deiyai luput dari hukuman.

“Kalaupun saksi korban memberikan keterangan, tapi tidak mau di-BAP kan tidak sah. Selain itu, tidak dilakukan autopsi,” kata Frits.

Menurutnya, meski ada saksi, ada korban meninggal dunia dan ada selongsong peluru, harus pula dibuktikan dengan autopsi untuk memastikan apakah benar korban meninggal karena tertembak atau lainnya.

“Ada prosedur resmi yang harus dilakukan dan ini yang akan dipakai ketika kasus dibawa  kepengadilan pidana,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pemekaran bermotif politik korbankan rakyat

Selanjutnya

DPRD dan masyarakat Deiyai sepakat proses hukum pelaku belum final

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe