Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Ini jawaban Pansus DPRD ketika dituntut kawal kasus Deiyai Berdarah
  • Kamis, 07 September 2017 — 17:13
  • 1018x views

Ini jawaban Pansus DPRD ketika dituntut kawal kasus Deiyai Berdarah

Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pansus DPRD) tragedi 1 Agustus Kabupaten Deiyai, dituntut masyarakatnya mengawal pengosongan PT. Putra Dewa Paniai dan groupnya serta pengosongan bagi Satuan Brimob di Tigi. Namun para wakil rakyat itu menyatakan tak punya dana untuk mengusut.
Ketua Pansus DPRD Deiyai, Alfret Pakage saat menyampaikan pendapatnya soal tragedi Deiyai Berdarah pada aksi damai – Abeth You/Jubi
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Edi Faisol

Deiyai, Jubi – Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pansus DPRD) tragedi 1 Agustus Kabupaten Deiyai dituntut masyarakatnya mengawal pengosongan PT. Putra Dewa Paniai dan groupnya serta pengosongan bagi Satuan Brimob di Tigi. Namun para wakil rakyat itu menyatakan tak punya dana untuk mengusut.

“Kami diangkat jadi Pansus tanggal 19 Agustus 2017 lalu. Tapi kami tidak diberikan uang, tidak ada dana,” kata Ketua Pansus DPRD Deiyai, Alfret Pakage, saat menemui peserta aksi protes tragedi 1 Agustus Kabupaten Deiyai jilid II, di halaman kantor DPRD Deiyai, Rabu, (6/9/2017).

Alfret Pakage menjelaskan seharusnya Pansus dibekali dana sesuai kebutuhan. “Namun, saya tidak patah semangat. Saya terus melakukan pemantauan dan pengawalan atas insiden ini,” kata Alfret menambahkan.

Ia mengaku selama ini menggunakan honor pribadi untuk kerja pengusutan kasus pengosongan PT  Putra Dewa Paniai dan groupnya serta pengosongan bagi Satuan Brimob di Tigi. Alfret punya inisiatif agar kasus itu didorong ke pengadilan pidana seperti keinginan rakyat Deiyai, namun ia menyatakan semuanya membutuhkan uang.

Biaya yang diperlukan itu, Alfret mencontohkan, ketika proses hukum di pengadilan harus membawa saksi dan korban hidup ke Jayapura.  Proses itu belum dihitung makan, minum, transportasi dengan semua orang yang dibawa ke sana. “Juga biaya untuk kuasa hukum. Ini semuanya membutuhkan uang. Saya terus usahakan agar ada pencairan secepatnya,” katanya.

Koordinator Lapangan Solidaritas Peduli Kemanusiaan Rakyat Deiyai  (SPKRD), Melkias Bibe Pakage meminta agar Pansus DPRD Deiyai mengawal ketat proses hukum bagi Sembilan oknum satuan Brimob diduga pelaku penembak yang menewaskan Yulianus Pigai dan melukai belasan lainnya.

“Kami minta dengan tegas terbitkan SK ‘usir’ perusahaan Dewa dan groupnya serta satuan Brimob ,” kata Melkias Bibe Pakage.

Tuntutan Melkias itu sengaja ia sampaikan karena  surat sebelumnya yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus lalu hanya surat pernyataan saja. Dengan begitu ia minta agar arahkan proses hukum bagi pelaku penembakan ke pengadilan pidana atau pengadilan HAM.

Menurut dia, DPRD selama ini belum menunjukan kerjanya dan tidak ada tanda-tanda mengawal proses hukum kasus Deiyai berdarah. “Kami Minta  DPRD segera arahkan proses hukum bagi pelaku penembakan ke pengadilan pidana atau pengadilan HAM,” kata Melkias Bibe Pakage.

Melkias menilai sidang vonis kode etik Polda Papua yang tak meindak tegas aparat Brimob pelanggar hukum justru melukai luka bathin bagi rakyat Deiyai.

 

loading...

Sebelumnya

Pencanangan kampung KB mendapat respon positif

Selanjutnya

Tunjangan sertifikasi guru triwulan II belum masuk kasda

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe