Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Sulawesi
  3. Nelayan minta pemerintah hapus izin kapal kecil
  • Jumat, 14 Oktober 2016 — 16:12
  • 1933x views

Nelayan minta pemerintah hapus izin kapal kecil

Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Koperasi Samudera Jaya, Sarlis Mantu berharap pemerintah pusat segera mempercepat penghapusan izin Kapal Motor Nelayan (KMN) berkapasitas kecil atau 10 Gross Tonnage (GT) ke bawah. 
Ilustrasi. Nelayan kecil. --tempo.co
ANTARA
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No.1,

Gorontalo, Jubi - Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Koperasi Samudera Jaya, Sarlis Mantu berharap pemerintah pusat segera mempercepat penghapusan izin Kapal Motor Nelayan (KMN) berkapasitas kecil atau 10 Gross Tonnage (GT) ke bawah. 

Menurut Sarlis, dengan rencana Kementerian Kelautan Perikanan akan mengeluarkan regulasi kemudahan mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), surat layak operasional, bahkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang akan dituangkan dalam inpres, akan mempermudah nelayan Gorontalo dalam meningkatkan produksi tangkapannya.

"Mereka ini, khususnya nelayan tradisional, kalau mencari ikan hingga keluar daerah, biasanya dipermasalahkan oleh petugas dan ini mempengaruh produksi tangkap mereka," kata Sarlis Mantu.

Ia menambahkan, kebijakan kemudahan izin kapal 10 GT ke bawah ini sangat bagus, mengingat kapal dengan kapasitas tersebut hanya dimiliki oleh nelayan-nelayan kecil di Gorontalo.

Sementara itu, Kasie Usaha dan Perizinan Tangkap Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo Kadir U Menu, menjelaskan bahwa, soal adanya kemudahan perizinan kapal 10 GT ke bawah pihaknya sangat setuju, di satu sisi memang memberikan keuntungan bagi nelayan.

"Namun, meski pemerintah pusat akan mengeluarkan regulasi penghapusan izin khusus 10 GT, kalau bisa mereka tetap dilakukan pencatatan oleh dinas terkait di Kabupaten/Kota sebagai data saja," jelas Kadir.

Ia menambahkan, untuk mendata semua itu, kalau bisa kewenanganya dikembalikan ke pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing, sehingga akan mempermudah nelayan di wilayah itu sendiri.

Menurutnya, hingga saat ini data yang dimilikinya sekitar 30 sampai 40 KMN yang berkapasitas 10 GT ke bawah, dan paling banyak berada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, mengingat wilayah tersebut berhadapan langsung dengan laut lepas.

"Meskipun demikian, rata-rata surat izin mereka sudah lengkap," ujarnya.
Sementara untuk KMN yang berkapasitas 10 hingga 30 GT, tercatat di tahun 2015 ada sekitar 128 kapal, sementara tahun ini hingga bulan Oktober sudah ada sekitar 70 kapal yang sudah memiliki izin tangkap dan beroperasi.(*)

loading...

Sebelumnya

Banyak tanah pertanian tidak miliki sertifikat

Selanjutnya

Pemerintah Sulbar ingatkan perusahaan sawit soal harga

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32926x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8971x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6480x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5926x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5637x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe