Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Ratusan orang protes sikap penyidik Bareskrim Polri
  • Jumat, 08 September 2017 — 16:19
  • 1560x views

Ratusan orang protes sikap penyidik Bareskrim Polri

"Kapasitas gubernur adalah untuk mengurus Papua, sehingga terkait beasiswa sebenarnya itu dikelola oleh instansi teknis yakni biro SDM.  "Harusnya jika memang ada temuan, pasti BPK sudah mengetahui, tapi ini kan tidak ada," ujarnya.
Masyarakat Papua membawa poster Gubernur Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Sekitar ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi protes terhadap penyidik Bareskrim Polri, yang memanggil Gubernur Papua, Lukas Enembe, terkait dugaan korupsi dana beasiswa 2016, di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Jumat (8/9/2017).

Sambil memegang puluhah poster yang bertuliskan, "Stop Kriminalisasi Lukas Enembe" dengan hastag #SaveGubernurPapua #LukasEnembe", masyarakat meminta Bareskrim tidak mencari-cari kesalahan gubernur.  

Benyamin Gurik, koordinator aksi, menilai kasus yang melibatkan Gubernur Papua ini terkesan dipaksakan, sebab tidak jelas apa yang mau diungkap.

"Kapasitas gubernur adalah untuk mengurus Papua, sehingga terkait beasiswa sebenarnya itu dikelola oleh instansi teknis yakni biro SDM.  "Harusnya jika memang ada temuan, pasti BPK sudah mengetahui, tapi ini kan tidak ada," ujarnya.

Menurut ia, upaya kriminalisasi gubernur saat ini seperti mengulang kasus dugaan korupsi di Dinas PU Papua awal Januari lalu, yang mana gubernur dikabarkan terlibat dalam kasus yang ditangani KPK tersebut.

"Katanya gubernur diperiksa KPK tapi buktinya kabar itu tidak terbukti sampai sekarang. Sama halnya kasus Pilkada Tolikara, yang mana Polda Papua tetapkan gubernur sebagai tersangka, tapi juga tidak terbukti dan kasusnya dihentikan," kata Gurik.

Untuk itu, dirinya meminta lembaga kepolisian tidak dimanfaatkan dan dikendalikan oleh siapa pun juga. Sebab, katanya, jika dilihat apa yang terjadi hanya untuk merusak citra dan nama baik gubernur dan itu membuat orang Papua kecewa.
 
"Kami tidak akan berhenti  di sini, kami akan terus kawal kasus ini. Kami minta presiden dan kapolri segera mengambil sikap," ujarnya

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Musa Isir, mengatakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti ke pimpinan, pasalnya sampai hari ini seluruh pimpinan sedang menjalankan tugas di luar daerah.

"Terima kasih sudah datang sampaikan aspirasi dengan tertib, saya akan segera laporkan ini ke pimpinan," kata Musa. (*)

loading...

Sebelumnya

KAPP minta 3 persen dana Otsus

Selanjutnya

Terkait rekrutmen IPDN, BKD sebut pernyataan Kaize keliru

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 9323x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6364x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 6003x views
Berita Papua |— Senin, 24 September 2018 WP | 4491x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe