Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jawa
  3. Ada motif politik di balik kasus pelaporan Dandhy
  • Jumat, 08 September 2017 — 16:40
  • 1604x views

Ada motif politik di balik kasus pelaporan Dandhy

Bila Repdem merasa tulisan itu bermasalah, kata Dandhy, buktikan dengan penelitian yang bisa membantah tulisan itu. Apalagi ada Megawati Institute yang digawangi peneliti dan cendikiawan.
Dandhy Dwi Laksono. Facebook/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jakarta, Jubi - Organisasi Kebebasan Ekspresi, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mensinyalir ada motif politik dalam pelaporan aktivis Dandhy Dwi Laksono ke kepolisian oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur.

Koordinator Regional SAFEnet, Damar Juniarto menduga Repdem memanfaatkan situasi politik saat ini untuk memukul lawan politik mereka.

“Pemerintah kan sedang gencar menggalang sebuah gerakan untuk menjerakan orang-orang yang dianggap sebagai lawan politik atau oposisi,” kata Damar saat dihubungi Tempo di Jakarta, Kamis, 7 September 2017.

“Repdem ini seolah-olah memakai gelombang ini untuk memukul lawan politik, bukan dalam konteks pemilu, tapi dalam konteks kelompok oposan.”

Sebelumnya pada Rabu kemarin, Dandhy dilaporkan ke Kepolisian oleh Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDI Perjuangan terkait artikel berjudul 'Suu Kyi dan Megawati' yang diunggahnya di dinding Facebook-nya.

Dalam statusnya, Dandhy menulis, "Tepat setelah Megawati kembali berkuasa dan lewat kemenangan PDIP dan terpilihnya Presiden Jokowi yang disebutnya sebagai "petugas partai" (sebagaimana Aung San menegaskan kekuasaannya), jumlah penangkapan warga di Papua tembus 1.083."

Repdem menilai Dandhy, yang selama ini aktif menolak reklamasi dan pembangunan pabrik semen di Kendeng, telah menebarkan kebencian pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo melalui status tersebut.

Damar mengatakan jika benar motif dari pelaporan Dandhy Dwi Laksono adalah motif politik, maka persoalannya akan menjadi lebih besar. “Ini bukan jadi masalah Dandhy semata, tapi semuanya, karena bisa dianggap semua yang menentang Jokowi atau pemerintah adalah kelompok yang bisa dipidanakan,” kata Damar.

Sementara itu, Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan masih mengkaji unsur pidana dalam status Facebook aktivis Dandhy Dwi Laksono. Fungsionaris partai akan melakukan langkah apapun yang mengancam kehormatan ketua umum mereka.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah di Kediri. “Kami tengah mengkaji apakah ada unsur pidana dalam status tersebut,” kata Basarah usai bertemu para kiai di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kamis 7 September 2017.

Ketua Paguyuban Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menambahkan pada prinsipnya seluruh komponen partai akan melakukan upaya apapun demi melindungi nama baik ketua umum mereka.

Namun Basarah tak menjawab tudingan kepada PDIP , yang dinilai tidak demokratis dalam menanggapi tulisan dan kebebasan berpendapat. Dia juga menolak disebut mendukung upaya pelaporan Repdem ke polisi.

Dandhy Dwi Laksono, dilaporkan Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur ke Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dandhy dilaporkan pada Rabu, 6 Agustus 2017 dengan tuduhan menebarkan kebencian kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Di luar dugaan, pelaporan tersebut menuai reaksi dari warganet yang memberikan dukungan kepada Dandhy. Hingga Kamis, 7 September 2017, pukul 07.51, komentar simpati dan dukungan terus mengalir ke dinding Facebook bernama Dandhy Dwi Laksono. Akun Dandhy memiliki jumlah pengikut 26.330 orang.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu, meminta Dandhy meminta maaf kepada Megawati.

Menurutnya, klarifikasi harus ditulis Dandhy sebagai bentuk pertanggungjawaban atas artikel yang membandingkan Megawati dengan Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi.

Jika Dandhy meminta maaf ke Megawati dan mengklarifikasi tulisan itu, maka Repdem akan memaafkan Dandhy.

Namun Dandhy Dwi Laksono, yang juga tercatat sebagai anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu meminta Masinton Pasaribu membuktikan tulisan bertajuk ‘Suu Kyi dan Megawati’ salah.

"Sebagai orang yang bermoral, ya buktikan tulisan itu bermasalah. Kalau bisa buktikan itu, bolehlah dia coba itu," kata Dandhy di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Dandhy merasa tulisan yang membandingan Megawati dan Suu Kyi memiliki data yang valid. Menurutnya tidak ada alasan untuk melaporkan tulisan itu dengan pasal Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bila Repdem merasa tulisan itu bermasalah, kata Dandhy, buktikan dengan penelitian yang bisa membantah tulisan itu. Apalagi ada Megawati Institute yang digawangi peneliti dan cendikiawan.

"Saya juga terkejut sebenarnya kemana tradisi intelektual kawan-kawan yang mengalami masalah. Partai sekarang main polisikan begitu saja," katanya.(*)

Sumber: Tempo.co/CNN Indonesia

 

 

#

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Roberth: masyarakat biasakan konsumsi pangan lokal

Selanjutnya

AJI Jayapura : Wartawan harus netral memberitakan Pilgub 2018

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe