Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Meski terlambat, pengadilan HAM di Papua penting
  • Senin, 11 September 2017 — 17:43
  • 772x views

Meski terlambat, pengadilan HAM di Papua penting

"Saya pribadi, setuju pengadilan HAM kalau memang ada dalam UU Otsus. Sejak dulu harusnya pengadilan HAM ini ada, sejak Otsus ada. Tapi hingga kini belum ada, hingga jelang masa berakhirnya Otsus, 2021. Ini harus diperjuangkan meski terlambat," kata Kadepa kepada Jubi, Senin (11/9/2017).
Ilustrasi Demo HAM di Halaman DPR Papua - Jubi/Arjuna 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa, menyatakan meski terlambat namun pembentukan pengadilan HAM di Papua sangat penting, untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu mengatakan, ini adalah salah satu hal yang selama ini didorong komisinya, dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), karena ini juga merupakan salah satu amanat dalam UU Otsus Papua.

"Saya pribadi, setuju pengadilan HAM kalau memang ada dalam UU Otsus. Sejak dulu harusnya pengadilan HAM ini ada, sejak Otsus ada. Tapi hingga kini belum ada, hingga jelang masa berakhirnya Otsus, 2021. Ini harus diperjuangkan meski terlambat," kata Kadepa kepada Jubi, Senin (11/9/2017).

Menurutnya, selama ini berbagai dugaan kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan lewat peradilan umum atau di kesatuan masing-masing jika terduga pelaku adalah aparat keamanan, tidak memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarga korban. 

"Mitra kami seakan tidak mendukung. Selalu ada alasan. Belum mengambil keputusan, belum menempatkan ini pada poin penting dan lainnya. Ini salah satu kegagalan pemerintah. Saya pribadi dan secara komisi akan berupaya memperjuangkan ini, pada prinsipnya kami setuju," ujarnya.

Katanya, upaya pembentukan KKR atau pengadilan HAM di Papua, butuh dukungan berbagai pihak. Komisi I DPR Papua atau lembaga DPR Papua tidak dapat berjuang sendiri. Di DPR Papua sendiri, harus ada persetujuan dari pihak terkait dan fraksi-fraksi. 

"Ini memang ramai hanya di tingkatan komisi. Kami perlu dukungan dari setiap fraksi di DPRP, pimpinan DPRP, dan SKPD terkait, serta pihak terkait lainnya," katanya.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi I DPR Papua lainnya, Tan Wie Long. Menurutnya, semua komponen harus bersatu, terutama korban pelanggaran HAM. Tidak mungkin hanya legislatif atau eksekutif yang berjuang sendiri. 

"Korban pelanggaran HAM harus membuka diri dengan segala hal yang dapat memberikan kotribusi positif," kata Tan.

Katanya, selama ini ketika ada kasus dugaan pelanggaran HAM dan diadili di pengadilan sipil atau secara institusi, prosesnya berlangsung panjang, namun hasilnya mencederai harapan masyarakat. 

"Keputusan tidak sesuai harapan masyarakat. Ini proses panjang tapi tidak ada hasilnya. Kami komisi berpikir, KKR inilah solusi terbaik untuk semua. Untuk negara, daerah, korban, keluarga korban dan pemerintah," ujarnya.  

Kalau tidak lanjut Tan, sampai kapan pun pelanggaran HAM tidak akan tuntas dan terjadi terus. Ini yang tidak dikehendaki.

"Menurut kami, tidak ada jalan lain menyelesaikan pelanggaran HAM. Tapi nantinya, KKR ini harus benar-benar berpihak pada korban dan keluarga korban. Penyelesaiannya diakui dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya. (*) 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Ajakan perlawanan lewat Medsos resahkan warga

Selanjutnya

Komisi V kesulitan mendata anak Papua di LN

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe