close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Frits: DPR jangan pecah dengan terbentuknya KKR
  • Selasa, 12 September 2017 — 16:56
  • 1513x views

Frits: DPR jangan pecah dengan terbentuknya KKR

Ia minta agar KKR .segera terbentuk. 
Ilustrasi Demo HAM di Halaman DPR Papua - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Kepala kantor perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey berharap dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Papua tidak terpecah dalam memperjuangkan terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) . Ia minta agar KKR .segera terbentuk. 

“Namun tentu diharapkan ketika KKR ini terbentuk, akan mengambil peran melakukan kerja-kerja di luar pengadilan untuk kepentingan rekonsiliasi,” kata Frits, kepada Jubi, Selasa (12/9/2017).

Frits mengatakan, kedudukan KKR memang tidak dapat disetarakan dengan pengadilan HAM. KKR kerjanya adalah rekonsiliasi.  “Namun DPR Papua menjadi pihak yang dapat melakukan keputusan politik untuk dapat melahirkan undang-undang pembentukan KKR itu,” kata Frits, menjelaskan.

Menurut Frits KKR bagian dari solusi menyelesaikan kasus hukum bernuansa HAM di Papua. Apa lagi, menurut dia, Komnas HAM mendukung upaya Komisi I DPR Papua untuk pembentukan Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi.

Ia mengakui  undang-undang terkait KKR memang telah dicabut secara nasional, namun jika mengacu pada undang-undang otonomi khusus nomor 21 Tahun 2001, terbentuknya KKR dibutuhkan.

“Ini sebuah kebutuhan penyelesaikan kasus-kasus hukum bernuansa HAM.  Tidak hanya kekerasan tapi juga non kekerasan, menjadi satu tanggungjawab yang strategis bisa diambil oleh komisi rekonsilisasi,” katanya.

Anggota Komisi I DPRD Papua, Tan Wie Long, menilai pembentukan KKR menjadi salah satu solusi keadilan kepada korban dan kekuarga korban pelanggaran HAM di Papua. “Selama ini ketika ada kasus dugaan pelanggaran HAM dan diadili di pengadilan sipil atau secara institusi,” kata Tan We.

Ia menjelaskan, jika tidak sampai terbentuk KKR, sampai kapan pun pelanggaran HAM tidak akan tuntas dan terjadi terus. “Ini yang tidak kami kehendaki, tidak ada jalan lain menyelesaikan pelanggaran HAM kecuali terbentuknya KKR," ucapnya

 

loading...

Sebelumnya

Terdakwa insiden kitab suci terbakar minta dibebaskan

Selanjutnya

Pengerjaan jembatan Holtekam-Hamadi segera dilanjutkan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4886x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4318x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4193x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3511x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2959x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe