Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Perempuan dan Anak
  3. Kementerian PPPA dan DPR RI sepakat bentuk panja RUU PKS
  • Selasa, 12 September 2017 — 16:59
  • 649x views

Kementerian PPPA dan DPR RI sepakat bentuk panja RUU PKS

"Pemerintah setuju dengan DPR RI yang mengusulkan RUU PKS, dengan pandangan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak, namun dapat terjadi pada orang dewasa laki-laki, seperti kekerasan seksual menyimpang," kata Menteri Yohana, seperti dikutip dari rilis Humas Kementerian yang diterima Jubi, Senin (11/9/17).
Menteri Yohana Yembisa saat pertemuan dengan DPR RI - Jubi/Dok
Titus Ruban
titus@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jakarta, Jubi - Kementerian PPPA bersama Komisi VIII DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Jakarta, Senin (1/9/ 2017).

Dalam pembahasan tersebut, Menteri PPPA, Yohana Yembise, menyampaikan pandangan dan pendapat presiden atas RUU PKS.

"Pemerintah setuju dengan DPR RI yang mengusulkan RUU PKS, dengan pandangan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak, namun dapat terjadi pada orang dewasa laki-laki, seperti kekerasan seksual menyimpang," kata Menteri Yohana, seperti dikutip dari rilis Humas Kementerian yang diterima Jubi, Senin (11/9/17).

Ditambahkannya pemerintah juga tidak ingin membentuk lembaga baru di daerah, namun memanfaatkan lembaga yang sudah ada, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). 

"Selain itu perlu dipahami bersama bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Oleh karena itu upaya pencegahannya tidak perlu dibatasi pada bidang tertentu," sampainya.

Lanjutnya, pembahasan RUU PKS perlu dilakukan karena masih banyaknya kasus kekerasan seksual, baik yang dilaporkan, maupun yang tidak dilaporkan.

"Selain itu, korban kekerasan seksual tentu memerlukan mekanisme pelayanan, baik rehabilitasi maupun pendampingan hukum  yang cepat, tanggap, serta ramah masyarakat," katanya.

Komisi VIII DPR RI, yang diwakili Ketua Komisi VIII, M. Ali Taher, menyampaikan pandangannya bahwa RUU PKS diharapkan dapat menjawab persoalan yuridis dan menjadi payung hukum, untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual. 

"RUU PKS perlu dibahas untuk menjawab persoalan yuridis, karena peraturan perundang-undangan yang sudah ada dirasakan belum sepenuhnya mampu merespons fakta kasus kekerasan seksual. Selain itu belum ada mekanisme pemulihan dalam makna luas bagi korban kekerasan seksual dan untuk memastikan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya," sampainya.

Rapat RUU PKS ini menghasilkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU PKS dengan Ketua Abdul Malik Haramain dan beranggotakan pimpinan dan anggota Komisi VIIII DPR RI, Kementerian PPPA. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pengerjaan jembatan Holtekam-Hamadi segera dilanjutkan

Selanjutnya

Pertamina pastikan tak ada keterlambatan pengiriman BBM

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe