Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Opini
  3. Pantaskah Indonesia usir orang Papua ke Pasifik?
  • Selasa, 12 September 2017 — 18:53
  • 3011x views

Pantaskah Indonesia usir orang Papua ke Pasifik?

Capai sekali mendengar “kata-kata mati” yang telanjang. Cukup sudah Soekarno menipu orang Papua. Jangan berulang kali menipu orang pribumi.
Orang asli Papua (OAP) - Jubi/Dok
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Admin Jubi

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Oleh Soleman Itlay

Kata-kata manis itu awal yang tepat untuk menggambarkan kondisi dewasa ini. Bukan merendahkan presiden tercinta. Sebaliknya, Indonesialah yang merendahkan martabat orang lain.

Orang Papua selalu disiram dengan kalimat tidak terhormat. Beberapa kali pemerintah Indonesia menyuruh orang Papua pindah ke Pasifik. Indonesia bilang, orang Papua minta Amerika. Pemerintah Indonesia menyuruh orang Papua keluar dari Indonesia. Indonesia usir orang Papua ke Pasifik?

Pantaskah seorang pemilik tanah diusir oleh pendatangnya? Atau tuan rumah disuruh pindah oleh tamunya? Jelas-jelas pendatang dan tamu itu tidak punya dasar dan hak. Sungguh ini sangat konyol dan memalukan! Cerita dari mana dan kebiasaan bangsa mana yang biasa melakukan hal seperti itu? Oh, mungkin bangsa ini punya budaya seperti itu jadi tidak heran? Telanjang! Celaka kawan!

Yudas Papua untuk “Kata-Kata Mati” Indonesia

Lantas mengapa hari ini Tantowi Yahya sibuk di Pasifik? Mengapa pemerintah Indonesia memakai tokoh-tokoh orang asli Papua untuk kepentingan negara? Sungguh Indonesia membuat orang Papua sendiri saling membenci satu sama lain. Hari ini mereka mendekati Frans Alberth Yoku dan Nikolas Messet agar rakyat sipil membenci dan menghujat orang-orangnya sendiri. Pemerintah kolonial mendekati Nikolas Jouwe, Ramses Ohee, dan lainnya di dalam negeri untuk tetap mempertahankan kekuasaan di “surga kecil yang jatuh ke bumi”, sehingga ada Yudas untuk juru kata-kata Melindo (Melanesia Indonesia).

Mereka adalah orang-orang tua kami, yang semua orang Papua masih mencintainya. Sebetulnya, orang kulit hitam dan keriting rambut tidak pernah berpikir menjadi bagian dari Indonesia atas nama segala yang ada dari Sorong-Merauke. Tidak mungkin dengan tulus ikhlas dan dengan hati yang paling dalam memperpanjang penderitaan bertahun-tahun. Sangat tidak masuk akal, dengan kesadaran kembali memperkokoh sejarah yang cacat dan melanggar prisip hukum dan kebenaran. Sama sekali tidak akan mendukung penjajahan.

Tidak ada penghianat yang sadar

Oleh karena itu, sekali lagi tidak masuk akal, orang Papua yang sudah terima nasihat dari pastor dan pendeta mempersulit nasib anak cucunya. Apalagi menjadi satu bagi dengan Indonesia, yang sudah menginjak hak dan martabat mahkluk yang punya derajat berharga di mata Tuhan dan dunia ini. Kalau ada orang Papua yang menjadi kaki tangan kolonial, berarti dipakai negara untuk perut secara individual dan kepentingan negara untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya.

Dimana-mana itu berlaku. Belanda selama 350 tahun juga membangun kolonialisme di Indonesia. Bahkan seluruh dunia, terutama negara bekas jajahan manapun pasti saja pernah mendekati orang pribumi untuk mempertahankan kekuasaan pada suatu bangsa. Tidak heran kalau hari ini, kolonial menjadikan beberapa orang Papua untuk menjadi juru bicara dan untuk mengklaim bahwa Papua sudah finish dan aman di dalam moto Bhineka Tunggal Ika.

Kalau berbicara soal menyangkal identitas suku, terutama ras Melanesia di pulau berlambang burung “mambruk” ini tidak mungkin. Apalagi manusia yang jelas-jelas pribumi, sangatlah tidak mungkin. Gila kah? Orang Papua menyangkal tanah dan mengkhianati saudara dan orang-orang sendiri? Kalaupun ada, ditegaskan bahwa itu hanya untuk kepentingan perut. Enak saja kolonial mengklaim Papua suatu bagian dari Indonesia untuk mencuri emas, tembaga, nikel, uranium, minyak, dll.

Indonesia tidak pantas marah dan usir orang Papua

Dunia nasional dan internasional memperhatikan ini. Salah satunya, “kata-kata mati” yang keluar dari mulut Jenderaal Ali Moertopo pada 1966. “Bahwa Indonesia tidak menginginkan orang Papua, tetapi hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silakan cari pulau lain di Pasifik untukk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati di sana”. 

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Begini kata mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu: “Sudah, sana gabung ke Melanesiaan Spearhead Group (MSG) saja. Tidak usah tinggal di Indonesia lagi,” (19/2/2016) di Jakarta. Belum lagi Tantowi Yahya yang mati-matian membendung United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) di kawasan Pasifik. Biarkan saja to? Orang Papua ikuti “kata-kata mati”. Mengapa harus marah orang Papua di atas tanah Papua?

Telanjang! Malulah. Masa tuan tanah diusir oleh pendatang? Atau masuk akalkah tuan rumah diusir oleh tamu? Dasarnya dimana? Apakah karena Soekarno berkata, “seluruh wilayah bekas jajahan Belanda adalah satu bagian dari Indonesia?” Apakah itu dasarnya? Ataukah karena melakukan operasi “Trikora”, Daerah Operasi Militer (DOM), dan menangkap, menembak dan sebagainya jadi berani mengusir? Wahai, sadarlah kau “kekuasaan” yang diselimuti kebohongan dan berjaya di atas kecurangan. Sungguh tidak pantas. Indonesia marah dan mengusir orang Papua.

Kata-kata mati Jokowi

Capai sekali mendengar “kata-kata mati” yang telanjang. Cukup sudah Soekarno menipu orang Papua. Jangan berulang kali menipu orang pribumi.

Pada 27 Desember 2014, Jokowi berbicara di hadapan ribuan masyarakat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua. Kecil-besar masih ingat. Jokowi menyampaikan janji manis alias “kata-kata mati” di stadion Mandala, Jayapura pada ibadah Natal nasional.

“Saya ikut berempati terhadap keluarga korban kekerasan. Saya ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya, agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kita ingin, sekali lagi, tanah Papua sebagai tanah yang damai,” ujar presiden di depan masyarakat Papua, Sabtu (27/12/2014), seperti dikutip dari BBC Indonesia edisi 28 Desember 2014.

“Karena saya melihat rakyat Papua tidak hanya membutuhkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak hanya membutuhkan pembangunan jalan, jembatan dan pelabuhan. Namun rakyat Papua butuh didengar dan diajak bicara. Marilah kita bersatu, yang masih di dalam hutan gunung-gunung, sama-sama Papua sebagai tanah yang damai. Marilah kita pelihara rasa saling percaya, sehingga kita bisa berbicara dengan suasana yang damai dan sejuk. Karena itulah Natal akan membawa kabar baik bagi kita semuanya,” lanjutnya.

Banyak “kata-kata mati” yang diucapkan Jokowi dalam kunjungan kedua, ketiga, empat dan lima. “Kata-kata mati” seperti apa silakan search di internet. Tentu “kata-kata mati” yang itu seputar persoalan Papua. Tetapi yang perlu catat adalah pada pidato kenegaraan 2016-2017, Jokowi menyinggung penuntasan kasus pelanggaran HAM di Papua. Pidato kenegaraan yang ketiga banyak menyinggung tentang pelanggaran HAM--hak sipil dan politik dan bidang ekosob.

Salah satu cuplikannya adalah tentang akses bagi jurnalis asing. Demikian katanya dalam pidato tertulis, sebagaimana dikutip dari Tirto.Id: “Pemerintah memberikan akses bagi jurnalis asing dan masuk meliput di Papua.” Terlalu menyakitkan. Bicara di mimbar, podium dan media massa seolah-olah benar seratus persen. Bila dicerna baik, ternyata semuanya adalah “kata-kata mati”.

Hargailah kata-kata Muhamad Hatta

Ingatlah “kata-kata hidup” Mohamad Hatta. Bahwa: “Bangsa Papua adalah ras negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Mengapa Tantowi Yahya, bawa Frans Alberth Joku dan Nikolas Messet di Pasifik? Tantowi rupanya melanggar “kata-kata mati” Ali Mortopo, Luhut Panjaitan dan Hatta. Orang Papua kembali kepada keluarganya, orang Melanesia, ke MSG. Biarkan orang Papua masuk di PIF.

Ingatlah pepatah kawasan Asia-Pasifik

Ruang demokrasi, dan akses jurnalis asing untuk meliput berita saja, telah kalian tutupi mati di Papua. Lalu dengan “telanjang”, tanpa malu dan sadari “kata-kata mati” si Nara Masista Rakhmatia, yang membacakan tanggapan resmi pada Sidang Umum PBB (29/9/2016) di Jenewa itu lupa kah? Kan ada pepatah di kawasan Asia-Pasifik yang dibacakan si penyalahgunaan kebenaraan--mewakili Indonesia.

Bahwa: “ketika seseorang menunjukkan jari telunjuknya pada yang lain, empat jarinya secara otomatis menunjuk wajahnya sendiri”. Bukankah hari ini, pemerintah kolonial sadar itu? Sangat disayangkan. Telanjang!

Orang Papua tidak percaya Indonesia

Orang Papua sudah tidak percaya lagi kepada Indonesia. Pemerintah ingat bahwa pelapor khusus PBB bidang kesehatan, Dainius Puras pernah megatakan di kantor sinode GKI di Tanah Papua: “Saya mendapat kesan bahwa mereka, orang Papua kecewa dengan otonomi khusus ini. Terlalu kecil. Orang Papua punya rasa tidak percaya sama Jakarta”. Baca di www.satuharapan.com tentang “Pelapor Khusus PBB Menilai Orang Papua Tak Percaya Jakarta”. Tidak percaya karena, memang “kata-kata mati”.

Tantowi Yahya stop pakai orang Papua. Biarlah dunia melihat orang Papua tidak tercacat dalam konteks Yudas Iskariot. Kami masih mencintai mereka, orang-orang tua kami itu. Berilah kami kebebasan kalau kalian pun ingin hidup bebas. Kasihilah sesama bangsa seperti bangsamu sendiri. Mengakuilah agar orang dan bangsa lain pun mengakui kalian. Sudah cukup Black Brother menyanyikan “lonceng kematian” di era 1970-an. Cukup sudah Nayak Group menyanyikan lagu sedih karena kehancuran moral dan alam yang sejuk.

Dimanakah perwujudan sebagai negara yang ikut menandatangani kovenan internasional tentang jaminan demokrasi, hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya? Semoga sebagai bangsa yang dikenal karena sistem negara hukum dapat menunjukkan wataknya kepada dunia. Harap besok tidak lagi menanam buah “ketelanjangan”, biar anak-anak bangsa Indonesia ke depan tidak disiram oleh bangsa lain pada forum-forum resmi di dunia. Akibat dari jejak langkah, “kata-kata mati” saat ini. (*)

 

Penulis adalah anggota aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Efrem Jayapura, Papua.

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Indonesia-sentris dalam Konteks Papua

Selanjutnya

Lukas Enembe dan desain besar pembangunan Papua 2025

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe