Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Putusan kasus perdata AAI ditunda
  • Selasa, 12 September 2017 — 19:10
  • 535x views

Putusan kasus perdata AAI ditunda

"Pada 20 Januari 2017 lalu, David Aliu mengirim barang dengan total 800 kg (kilogram) berupa sembako dan minuman dari Doyo ke Kabupaten Puncak Jaya, melalui perusahaan penerbangan Adventist Avation Indonesia. Barang-barang tersebut adalah barang berupa minuman untuk dikonsumsi karyawannya dan sembako yang akan penggugat jual di wilayah Puncak Jaya," katanya.
Suasana sidang kasus AAI yang berlangsung di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura beberapa waktu lalu - Jubi/IST
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Sidang perkara perdata dengan penggugat Muhammad David Aliu dan tergugat Adventist Aviation Indonesia (AAI), salah satu makapai penerbangan di Papua, ditunda hingga 26 September 2017 mendatang, dikarenakan anggota majelis hakim tidak lengkap.

Hal ini dikatakan, Yulianto, kuasa hukum dari Muhammad David Aliu kapada Jubi, Selasa (12/9/2017) di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.

Yulianto menjelaskan, kliennya menggugat AAI karena telah menahan barang-barangnya yang akan dikirim ke Puncak Jaya beberapa bulan lalu.

"Pada 20 Januari 2017 lalu, David Aliu mengirim barang dengan total 800 kg (kilogram) berupa sembako dan minuman dari Doyo ke Kabupaten Puncak Jaya, melalui perusahaan penerbangan Adventist Avation Indonesia. Barang-barang tersebut adalah barang berupa minuman untuk dikonsumsi karyawannya dan sembako yang akan penggugat jual di wilayah Puncak Jaya," katanya.

Lanjutnya, barang-barang tersebut tidak dikirim malah ditahan oleh pihak AAI, dan ketika David Aliu menanyakan kenapa barang-barangnya tidak dikirimkan, pihak AAI beralasan telah menemukan minuman keras.

"David Aliu mengatakan bahwa minuman keras tersebut boleh ditahan, namun barang sembako harus dikirim, pihak AAI juga tidak mengirimkannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan," katanya.

Hal tersebut, katanya, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena pihak AAI adalah masyarakat bukan tim pengawas yang ditunjuk oleh Gubernur.

"Berdasarkan Pasal 11 Perda Provinsi Papua No.15 Tahun 2013 adapun peran serta masyarakat adalah pengawasan sosial dalam bentuk laporan, saran dan pertimbangan kepada tim pengawas. AAI  tidak berwenang untuk menyita barang temuan miras tersebut. Yang berwenang melakukan tindakan penyitaan adalah tim pengawas yang ditunjuk oleh Gubernur Papua," ujarnya.

David Aliu saat ditemui Jubi di ruang tunggu Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura mengatakan, dirinya sama sekali tidak mendapatkan informasi dari pihak AAI terkait tidak dikirimkannya barang-barang ke Puncak Jaya, dan ketika dirinya tahu barang-baranya tidak dikirim, ia segera menemui salah satu petugas AAI di Sentani untuk menanyakan alasannya.

"Saya sudah membayar kepada mereka terkait pengiriman barang. Kalaupun ditemukan minuman keras, sembakonya harus tetap dikirim," katanya, membenarkan ucapan Yulianto.

Akibat tidak dikirimkannya barang-barang tersebut, pihaknya mengaku mengalami kerugian sebesar Rp223 juta lebih. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Terdakwa insiden kitab suci terbakar minta dibebaskan

Selanjutnya

Dialog Jakarta-Papua untuk apa?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe