Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Dialog Jakarta-Papua untuk apa?
  • Selasa, 12 September 2017 — 22:00
  • 2074x views

Dialog Jakarta-Papua untuk apa?

“Yang membesar-besarkan hal ini tidak tahu siapa, padahal yang orang Papua perjuangkan itu adalah status politik Papua yaitu penentuan nasib sendiri, orang Papua harus berdiri sendiri dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dialog Jakarta-Papua itu untuk apa?” tanya Linus saat menggelar jumpa pers bersama sejumlah masyarakat lainya di Wamena, Selasa (12/9/2017).
Linus Hiluka bersama Ketua KNPB wilayah Balim dan lainya saat menggelar jumpa pers tentang penolakan dialog Jakarta Papua-Jubi/Islami
Islami Adisubrata
islami@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Wamena, Jubi – Wacana pemerintah Republik Indonesia yang akan melakukan dialog Jakarta-Papua dengan menunjuk koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebai, sebagai fasilitator pelaksanaan, dengan tegas ditolak sejumlah masyarakat dan tokoh di wilayah pegunungan tengah Papua.

Linus Hiluka selaku mantan tahanan politik Papua yang juga tokoh OPM menegaskan, Indonesia ingin memanfaatkan Jaringan Damai Papua (JDP) untuk menangkal dukungan penentuan nasib sendiri bangsa Papua di PBB. Saat ini isu dialog tersebut bagi rakyat Papua, tidak jelas tujuannya.

“Yang membesar-besarkan hal ini tidak tahu siapa, padahal yang orang Papua perjuangkan itu adalah status politik Papua yaitu penentuan nasib sendiri, orang Papua harus berdiri sendiri dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dialog Jakarta-Papua itu untuk apa?” tanya Linus saat menggelar jumpa pers bersama sejumlah masyarakat di Wamena, Selasa (12/9/2017).

Menurut Linus, banyak orang menanggapi beragam bahwa merdeka dari pendidikan, merdeka dari kebodohan dan lain sebagainya di Papua, semua itu tidak berpengaruh. Merdeka itu, katanya, status politik Papua harus distabilkan secara menyeluruh, melalui jalur mekanisme internasional yaitu referendum.

“Itu yang orang Papua harapkan dan tunggu, bukan dialog. Karena orang Papua sudah tahu, kalau dialog nasibnya akan seperti Aceh, sehingga rakyat Papua tidak mendukung sama sekali dialog Jakarta-Papua yang akan dilakukan JDP, dan itu hanya inisiatif oknum saja bukan dari suara rakyat Papua,” ucap Linus.

Diakui Linus, bagaimana dialog Jakarta-Papua dilakukan sementara Jakarta dan Papua bermasalah, sehingga orang Papua tetap mengharapkan keluar dari NKRI.

“Mesti ada orang ketiga yang berbicara dan menyelesaikan yaitu PBB, menyoal dialog ini hanya isu untuk menghambat negara-negara yang mendukung penentuan nasib sendiri yang siap dibicarakan di PBB,” katanya.

Tuge S Hilapok, selaku sekretaris parlemen rakyat wilayah La Pago juga menolak adanya rencana dialog Jakarta-Papua, sebab hanya referendum yang diinginkan masyarakat.

“Mewakili wilayah La Pago kami tidak sepakat dialog, yang kami harapkan itu dunia internasional sepakat seperti apa menuju kepada referendum. Pada 2000-an dialog Papua-Jakarta ini pun mencuat, namun hasilnya sampai saat ini seperti apa tidak jelas, sampai saat ini rakyat Papua juga masih menderita,” ucap Tuge Hilapok.

Dirinya pun berharap oknum-oknum tertentu yang berkaitan dengan isu dialog Jakarta-Papua, jangan memanfaatkan rakyat Papua.

“Papua juga diberikan Otsus, kenyataannya di lapangan masih menderita. Rakyat Papua bukan meminta kesejahteraannya, tetapi merdeka di atas tanah sendiri,” katanya.

Ketua KNPB wilayah Balim, Simeon Daby, mengakui masalah Papua bukan soal makan minum, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya, melainkan masalah status politik bangsa Papua.

“Kami dengan tegas menolak dialog Papua-Jakarta yang sedang didorong oleh JDP. Oleh sebab itu, semua kembali ke PBB untuk penyelesaian dan rakyat sedang menuntut hak penentuan nasib sendiri, melalui mekanisme internasional yaitu referendum harus terjadi,” ujar Simeon Daby.

KNPB Balim pun mendukung proses yang sedang didorong oleh MSG, PIF dan ACP, yang mana rakyat Papua mendukung melalui aksi, doa, maupun sumbangan, agar proses penyelesaiannya ini melalui mekanisme internasional.

Diakui pula, apa pun tawaran penyelesaian masalah di Papua secara lingkup nasional ditolak. Karena pada akhirnya tidak akan ada penyelesaian masalah Papua, sehingga dilimpahkan semuanya pada ULMWP.

“Dialog yang sedang didorong ini kami anggap, hanya untuk mengalihkan isu oleh Jakarta bersama beberapa lembaga yang difasilitasi oleh negara. Karena dukungan terhadap rakyat Papua oleh internasional dan seluruh negara pasifik semakin kuat dan didorong ke PBB. Maka untuk menghambat semua itu Indonesia telah menyiapkan dialog ini sebagai solusi, itu tidak benar. Dalam hal ini Indonesia jelas telah melakukan pembohongan publik terhadap dunia internasional, yang mana mereka mengatakan masalah Papua ada di dalam negeri, itu omong kosong,” ucapnya.

Helena Kogobau dari The Voice of Papuan Women (Suara Perempuan Papua) mengungkapkan, penolakan dialog tidak cukup dengan pernyataan sikap atau argumentasi tertulis atau pun debat-debat terbuka dalam forum-forum demokratik.

Namun harus disadari bahwa tuntutan rakyat Papua yang paling demokratis, harus dipertanggungjawabkan melalui aksi nyata dengan mobilisasi umum rakyat Papua Barat, serta aksi massa besar-besaran di seluruh daratan tanah air tercinta Papua Barat.

“Dengan begitu, jelas sudah sikap kita yang tidak mengenal kompromi terhadap musuh sejati rakyat Papua Barat. Secara sadar musuh ideologis kita tidak hanya imperialisme, kolonialisme dan militer, namun juga mereka yang selalu bersikap 'kompromi' terhadap musuh sejati rakyat Papua,” kata Helena.

Perwakilan pemuda se-pegunungan tengah Papua, Wene H Hiluka pun mempertanyakan JDP karena di Papua dirasa belum aman, tetapi ada jaringan Papua damai sehingga hal itu membingungkan.

“Kami mempertanyakan kepada Pastor Neles Tebay dan LIPI yang sementara mengakomodir dialog Papua-Jakarta. Dialog ini lagu lama dan sudah basi, kami anggap tidak ada dialog lagi. Kenapa 2001 kami tolak, sebab kami anggap sebagai mayat yang sudah dikembalikan ke negara Republik Indonesia, sehingga Papua tidak perlu dialog yang saat itu satu jilid dengan masuknya otonomi khusus,” kata Wene Hiluka.

Ditambahkan, isu dialog bukan baru kali ini dan hanya berupa wacana yang dengan sengaja dibuat. Akan tetapi kejelasan dialog ini tidak ada. Apakah dialog untuk masalah ekonomi, politik atau apa pun itu.

“Kalau dialog soal penentuan nasib sendiri itu sangat tidak cocok antara Jakarta dan Papua, tetapi menurut kami ada orang ketiga yang harus difasilitasi dan kalau bisa PBB langsung turun. Pengalaman kami adalah, teman-teman di Aceh nasibnya sudah dikorbankan oleh cara yang sama dan jaringan yang sama,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Putusan kasus perdata AAI ditunda

Selanjutnya

Kalapas Nabire: Membina dalam iman dan kasih

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe