Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Dualisme PKPI, Ramses Wally klaim masih ketua DPD Papua
  • Rabu, 13 September 2017 — 14:30
  • 646x views

Dualisme PKPI, Ramses Wally klaim masih ketua DPD Papua

Kegiatan atas nama PKPI yang selama ini dilaksanakan oleh Junaidi bersama kawan-kawannya  adalah perbuatan yang keliru.
Ramses Wally ketika memperlihatkan surat mandat dari DPP PKPI saat memberikan keterangan pers didampingi Naftali Kobepa di Jayapura, Rabu, (13/9/2017) – Abeth You/Jubi
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Ramses Wally mengklaim dirinya  masih memimpin Dewan Pimpinan Daerah, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Papua. Klaim itu ia buktikan dengan Surat Keputusan (SK) dari Ketua Umum DPP PKPI, Hendro Priyono yang menyebutkan DPD PKPI Papua masih diketuai dirinya.

“Saya yang memegang SK dari PKPI Pusat. Yang telah terdaftar di Kemenkumham adalah pak Hendro Priyono,” kata Ramses Wally, kepada wartawan di Jayapura, Rabu (13/9/2017).

Ia menilai kegiatan atas nama PKPI yang selama ini dilaksanakan oleh Junaidi bersama kawan-kawannya  adalah perbuatan yang keliru. “Maka saya selaku Ketua  PKPI Papua berharap mereka (pihak Junaidi) bisa menunjukan SK yang terdaftar di Kemenkumham,” kata Ramses, menjelaskan.

Ramses menuding Junaidi yang mengaku sebagai Ketua DPD PKPI Papua adalah pembohongan publik dan melawan hukum.  Bahkan sikap Junaidi yang membuka pendaftaran penerimaan bakal calon bupati dan gubernur Pilkada 2018, melanggar aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Untuk menghindari gesekan, Ramses telah melaporkan Junaidi ke Polda Papua terkait  dualisme kepengurusan partai itu. Menurut dia, kekhawatiran  gesekan pada Pilkada bupati dan Gubernur 2018 nanti akibat munculnya sikap Junaidi yang dinilai  hanya untuk kepentingan pribadi . “Dia bukan pendiri PKPI. Saya yang menjadikan PKPI ada di tanah Papua,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI Kabupaten Nabire, Naftali Kobepa, juga menyayangkan tindakan Junaidi yang dinilai sebagai pengurus ilegal PKPI Papua.

“Karena apa yang dilakukan tak memilki legalitas,” kata Naftali Kobepa.

Menurut dia pembukaan pendaftaran penjaringan bakal calon kepala daerah yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum. Naftali mengimbau para bakal calon bupati maupun gubernur yang akan bertarung di Pilkada 2018 jeli melihat legalitas yang sah.

 

loading...

Sebelumnya

Polda Papua Barat tetapkan empat tersangka korupsi

Selanjutnya

TNI bantah ada perjudian di pameran AU Merauke

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe