Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Calon pendamping kampung protes sistem pendaftaran
  • Rabu, 13 September 2017 — 17:50
  • 910x views

Calon pendamping kampung protes sistem pendaftaran

Terdapat seribuan sarjana di 10 kabupaten dalam wilayah adat Lapago, yang mendaftar pendamping kampung ke Kementerian Desa secara online.
Pertemuan perwakilan pendaftar pendamping kampung atau desa dari 10 kabupaten di wilayah Lapago dengan pihak DPR Papua, Rabu (13/9/2017) - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi – Puluhan orang perwakilan pendaftar pendamping kampung atau desa dari 10 Kabupaten, di wilayah Lapago menemui Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Mereka memprotes karena tidak lolos administrasi saat mendaftar secara on line.

“Tidak satu pun di antara kami kami lolos, bahkan berkas kami ditolak sehingga tak dapat nomor registrasi " kata Koordinator perwakilan pendaftar pendamping kampung, John Matuan, saat menemui anggota DPR Papua, Rabu 13 September 2017.

John menyebutkan terdapat seribuan sarjana di 10 kabupaten dalam wilayah adat Lapago, yang mendaftar pendamping kampung ke Kementerian Desa secara online. “Kami mengikuti prosedur tapi berkas satu saja kurang, ditolak,” kata John menambahkan.

Ia bersama para pendaftar lain yang tak lolos mengaku kecewa, karena sistem pendaftaran yang diterapkan merugikan dirinya dan pendaftar pendamping lain. John mendesak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Papua, Donatus Mote bertanggungj awab.

Selain itu ia mempertanyakan nama lain yang lolos administrasi, meski  kelengakapan syarat yang dikirim sama. John berharap, DPR Papua memperjuangkan aspirasi ini karena penerimaan pendamping itu  rawan menimbulkan masalah di lapangan.

“Kami 10 kabupaten sudah komitmen, siapa pendamping yang masuk kami akan bertindak," katanya.

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Nioulen Kotouki berencana menggelar pertemuan dengan BPMK Papua dan pendaftar pendamping kampung. “Kami harap ada solusi kongkrit, kesepakatan bersama antar pemerintah bagaimana perekrutan tahun-tahun mendatang,” kata Kotouki.

Ia berjanji mengirim surat ke BPMK secara resmi agar hadir dan menjelaskan dan menyampaikan aspirasinya sekaligus memberikan solusi.

Pernyataan yang sama juga disampaikan anggota Komisi I, Tan Wie Long, yang mengaku tak akan diam mensikapi  keluhan pendaftar pendamping desa itu. “Akan berupaya memperjuangkan aspirasi itu. Kami berharap BPMK membuka diri mendengar aspirasi ,” kata Tan Wie.

 

loading...

Sebelumnya

Kampung Tomisa fokus peningkatan infrastruktur kampung

Selanjutnya

Pemkab Jayawijaya berjanji bayar kontrakan mahasiswa di Bali

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe